Internal Rate of Return (IRR) penggunaan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur berkisar di angka 12-13 persen, jauh lebih besar dibandingkan deposito perbankan yang hanya 5-6 persen.
Darmin Nasution
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah berencana menggunakan dana haji untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Alasannya, selain memberikan manfaat yang lebih besar ke masyarakat melalui pengembangan infrastruktur, penggunaan dana haji ini akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dana jangka panjang seperti dana haji akan lebih menguntungkan jika diinvestasikan ke sektor infrastruktur, dibanding hanya disetorkan ke deposito perbankan.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Dia mencontohkan, tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR) penggunaan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur berkisar di angka 12-13 persen. Keuntungan ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan deposito perbankan yang hanya sebesar 5-6 persen.

"Sehingga dia akan menerima return sebulan pasti lebih tinggi dari deposito. Pasti lebih tinggi dari bagi hasilnya saham," ujar Darmin saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/8). (Baca: Dana Haji untuk Infrastruktur, Indonesia Akan Belajar dari Malaysia)

Menurutnya, dana tersebut juga tidak begitu saja diberikan untuk membiayai proyek infrastruktur. Nantinya, penggunaan dana ini akan disalurkan melalui penerbitan obligasi, khususnya Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur tersebut.

Dana haji ini pun dapat menyerap obligasi proyek infrastruktur ini melalui skema syariah maupun konvensional. "Kan tidak harus dalam bentuk syariah, pokoknya obligasi. Obligasi itu Anda baca bismillah saja sudah syariah," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penggunaan dana haji harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi saat ini pemerintah telah membentuk  Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dia juga mengingatkan bahwa dana haji adalah dana umat sehingga unsur kehati-hatian harus melekat pada penggunaan dana tersebut. “Harus prudent, harus hati-hati. Silakan mau dipakai untuk infrastruktur. Saya hanya memberikan contoh, silakan dipakai untuk Sukuk, silakan ditaruh di bank syariah. Banyak sekali macamnya,” kata Jokowi saat menghadiri Lebaran Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (30/7). 

Selain itu, Presiden pun mengingatkan agar pemanfaatan dana haji tersebut harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi jamaah haji dan umat muslim di Indonesia. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dihitung secara cermat.

Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh dikelola untuk hal-hal yang produktif, termasuk pembangunan infrastruktur. Hal ini mengacu pada konstitusi maupun aturan fikih.

“Dana haji boleh digunakan untuk investasi infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan demi untuk kemaslahatan jamaah haji dan masyarakat luas,” ujar Lukman. 

Dia pun mengutip hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH Yang Masuk Daftar Tunggu (Waiting List). Disebutkan bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk Sukuk.

Fatwa itu juga sejalan dengan aturan perundangan terkait pengelolaan dana haji. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 mengatur bahwa BPKH selaku Wakil akan menerima mandat dari calon jemaah haji untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH. Mandat itu merupakan pelaksanaan dari akad wakalah yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama dengan bank penerima setoran BPIH tentang penerimaan dan pembayaran BPIH.

Ameidyo Daud
Artikel Terkait
"Sehingga 2020 dapat langsung beroperasi," kata David
"Itu untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Bali," kata Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta
sembilan bendungan tersebut adalah Jatigede, Titab, Paya Seunara, Teritip, Tanju, Raknamo, Bajulmati, Rajui, dan Nipah