Pemasaran unit-unit Meikarta sebelum ada izin lengkap dinilai dapat membuat Lippo tersangkut pidana.
Meikarta
www.meikarta-lippocikarang.com

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar meminta agar Lippo Group menghentikan sementara pembangunan kota terpadu Meikarta di Cikarang. Menurutnya, proyek tersebut belum mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Deddy menuturkan, berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat, proyek Meikarta masuk ke dalam zona Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta (Bodebekkarpur) Twin Metropolitan.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Dengan demikian, Meikarta membutuhkan izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum melakukan pembangunan proyek. "Nah ini belum dilakukan. Saya cek kemarin di Bekasi juga belum ada permohonan izin," ujar Deddy  di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Rabu (2/8).

(Baca juga: Lippo Bangun Meikarta, Kota Industri di Cikarang Meniru Shenzhen)

Kenyataannya, kendati belum mengajukan permohonan izin, properti Meikarta di kawasan Meikarta saat ini sudah dipasarkan. Bahkan beberapa di antaranya telah laku terjual. 

Deddy menilai hal tersebut dapat membuat Meikarta tersangkut masalah pidana. Pasalnya, kata Deddy, pemasaran dan penjualan tersebut dapat dianggap sebagai aktivitas ilegal karena tidak sesuai prosedur yang berlaku.

"Yang jelas menjual barang ilegal itu adalah kriminal. Kan logikanya memasarkan barang ilegal, enggak ada izin, kriminal," ujar Deddy.

Selain itu, Deddy menuturkan, pihaknya juga perlu mempelajari dahulu kajian analisis dampak lingkungan Meikarta. Hal itu dilakukan agar proyek tersebut tidak menyulitkan masyarakat "Kita harus pelajari. Jangan sampai dibangun di sini, banjir di sebelahnya," tuturnya.

(Baca juga:  Bos Lippo Kritik Program Rumah Murah yang Dijalankan Pemerintah)

Meikarta merupakan megaproyek yang senilai Rp 278 triliun yang diluncurkan Lippo Group tiga bulan lalu. Dibangun di atas tanah seluas 2.200 hektare di kawasan Cikarang, Jawa Barat, tahap pertama pembangunan kota mandiri ini ditargetkan rampung pada 2020 mendatang.

CEO Lippo Group James Riyadi mengatakan, megaproyek ini merupakan investasi terbesar yang pernah dikerjakan Grup Lippo sejak berdiri 67 tahun silam. “Meikarta diharapkan jadi yang paling penting. Jadi pusat industri di Indonesia, Shenzhen-nya Indonesia,” James dalam konferensi pers di hotel Aryaduta, Kamis (4/5) lalu.

Dimas Jarot Bayu
Artikel Terkait
Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengajak kerja sama IMF-Bank Dunia mengatasi sungai Citarum, saat kunjungan ke AS.
Selain meminta keterangan dari Grup Lippo, Panja DPR akan mengundang pemprov Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bekasi, hingga masyarakat.
Grup Lippo gencar memasarkan dan membangun proyek Meikarta di Cikarang. Padahal, masih ada beberapa masalah terkait tata ruang, perizinan, dan pemasaran.