“Eksekusinya (penyaluran rastra) memang agak terlambat. Tapi itu (percepatan penyaluran rastra) akan bisa meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.”
Sri Mulyani
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap konsumsi rumah tangga bisa menanjak pada paruh kedua tahun ini. Untuk itu, pemerintah fokus mempercepat penyaluran beras sejahtera (rastra) dan mendorong pemerintah desa untuk memaksimalkan dana desa yang sebesar Rp 60 triliun. 

Menurut Sri Mulyani, penyaluran rastra semestinya bisa mengangkat daya beli masyarakat kelas bawah. Namun, penyaluran rastra tahun ini nyatanya terlambat selama sebulan. Alhasil, seperti dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS), daya beli masyarakat menengah bawah terganggu.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

“Eksekusinya (penyaluran rastra) memang agak terlambat. Tapi itu (percepatan penyaluran rastra) akan bisa meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah untuk bisa mendapatkan momentum untuk meningkatkan konsumsi,” kata dia usai menghadiri acara The International Fund for Agricultural Development (IFAD) di Jakarta, Selasa (8/8).

Penyaluran dana desa yang sebesar Rp 60 triliun tahun ini juga diharapkan bisa mendongkrak konsumsi masyarakat. Namun, Sri Mulyani menekankan, memaksimalkan dana desa bukan berarti menggunakan dana tersebut sampai habis.

Pemerintah ingin agar pemerintah desa memanfaatkan dana tersebut untuk mendukung produktivitas desa sehingga dalam jangka menengah-panjang akan mendorong pendapatan masyarakat. “Kan kemarin concern-nya bagaimana uang itu habis saja. Tetapi sekarang fokus kepada dampaknya dan desain, sehingga betul-betul memberi hasil,” kata dia.

Di sisi lain, Sri Mulyani berharap konsumsi rumah tangga di paruh kedua tahun ini juga membaik seiring dengan inflasi yang tak setinggi perkiraan awal. “(Inflasi) masih di bawah 4%, kami harap momentum untuk konsumsi akan muncul lagi di kuartal III dan IV,” kata dia. (Baca juga: Jaga Daya Beli, Ekonom Imbau Pemerintah Cegah Pemangkasan Pekerja)

Ke depan, ia juga berharap kelas menengah atas bisa meningkatkan konsumsi dan investasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dinilai masih cukup tinggi di kisaran 5%. (Baca juga: Genjot Ekonomi, Pemerintah Tarik Investasi Lewat Paket Kebijakan Anyar)

Sebelumnya, BPS melansir konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,95% pada kuartal II lalu, atau nyaris sama dengan kuartal I. Padahal, pada kuartal II ada Ramadan dan Lebaran sehingga semestinya pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa jauh lebih tinggi. Bahkan, pertumbuhannya tercatat melambat bila dibandingkan dengan kuartal II tahun lalu yang mencapai 5,07%.

Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,01% atau sama dengan kuartal I. Sebab, konsumsi rumah tangga memang merupakan penyokong utama pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, pemerintah harus bekerja ekstra keras untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,2% tahun ini. (Baca juga: Ekonomi Stagnan, Jokowi: Alhamdulilah di Atas 5%, Tiga Besar di G20)

Artikel Terkait
Kebijakan kenaikan dana desa ini tidaklah mudah karena tergantung pada ketersediaan anggaran negara.
"Pendapatan masyarakat secara nasional juga akan meningkat Rp 8,2- Rp 17,5 triliun," ujar Boediarso
KPK menilai perlu adanya SOP yang menjadi pegangan para pegawai Ditjen Pajak mencegah korupsi.