Penyederhanaan struktur untuk mengakomodir mobil listrik dipastikan tidak mengurangi pendapatan negara dari pajak kendaraan.
Mobil Listrik BMW
Pengisian bahan bakar listrik mobil BMW i8 Protonic Red Edition. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Kementerian Perindustrian mengusulkan penyederhanaan struktur pajak kendaraan untuk mempercepat proses pengembangan mobil listrik. Aturan pajak kendaraan yang berdasarkan kapasitas mesin, jumlah penggerak, dan jenis mobil dianggap tidak sesuai dengan mobil listrik.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan sedang melakukan finalisasi dengan Kementerian Keuangan. "Disederhanakan misalnya penumpang dan komersial," kata Putu di kantornya, Jakarta, Rabu (9/8).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Dia memberi contoh seharusnya pajak untuk jumlah penumpang disamakan antara satu jenis mobil dan yang lainnya. Pasalnya, jenis mobil yang berbeda punya kapasitas penumpang yang sama dengan jenis lain. Dia menyebut sedan yang ditempati dua orang sama dengan mobil pick-up.

(Baca juga: Astra Minta Insentif Mobil Hybrid Sebelum Kembangkan Mobil Listrik)

Selain itu, permintaan penyederhanaan pajak akan dilakukan sesuai dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang ada dalam kendaraan. Putu mengungkapkan, seharusnya jika konten lokal semakin tinggi, pajaknya semakin rendah.

Dia juga mengusulkan pemberian pajak juga berdasarkan emisi yang dihasilkan oleh kendaraan. "Semakin rendah emisi, semakin rendah pajaknya," ujarnya.

Kesepakatan struktur pajak yang baru, sambung Putu, akan dilakukan dengan pertimbangan tidak mengurangi pendapatan dari pajak kendaraan. Kemudian, peluang untuk menubuhkan industri harus menambahkan pendapatan negara. Dia tidak ingin kebijakan yang ada malah mematikan industri sehingga impor kendaraan akan semakin banyak.

(Baca juga:  BMW: Mobil Listrik di Indonesia Butuh Insentif Pajak & Infrastruktur)

Hanya, Putu juga tidak menutup kemungkinan impor dengan alasan pengembangan pabrik dalam negeri masih perlu waktu. Selain itu, kendaraan dengan emisi rendah masih membutuhkan komponen dari luar negeri. Meski begitu, dia menekankan harus ada komitmen importir untuk membangun pabrik produksi di Indonesia.

Dia juga menjelaskan pemerintah mulai mengembangkan industri baterai untuk menyokong mobil listrik. Disebutkan perusahaan seperti GS Battery dan Yuasa Battery siap untuk mendukung mobil listrik. Namun, masih membutuhkan kepastian pemerintah dan data jumlah volume yang dibutuhkan industri.

"Tergantung dua hal, yang pertama keberpihakan pemerintah dan yang kedua adalah volume," ujar Putu.

Michael Reily
Artikel Terkait
Presiden Joko Widodo memang berharap kendaraan listrik bisa mayoritas setelah tahun 2040.
Industri dalam negeri akan tumbuh. Kemudian industri-industri tersebut bisa memberikan pendapatan lagi bagi negara melalui pajak.
Dengan pajak dan bea masuk atas produk yang diimpor melalui e-commerce, pengusaha konvensional lokal akan punya kesempatan bersaing dari segi harga.