Pemerintah perlu menggenjot penerimaan pajak lantaran akan mengoptimalkan belanja pemerintah guna mendorong laju perekonomian.
Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama aktris Chelsea Islan membacakan surat Kartini saat peringatan Hari Kartini di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (11/4/2017). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak punya tugas berat lantaran penerimaan pajak baru 46,8% dari target yang sebesar Rp 1.472,7 triliun. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan proses pemungutan pajak tidak akan membuat dunia usaha terganggu. 

Menurut Sri Mulyani, Ditjen Pajak akan membidik penerimaan pajak industri dari sektor-sektor yang kinerjanya bagus. Dengan demikian, pungutan pajak penghasilan (PPh) semestinya bisa membaik.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Extra effort (upaya lebih) yang akan dilakukan tetap sama, menurut sektor, pelaku ekonomi, dan kami juga akan lihat menurut data, dan kami lihat sektor-sektor yang membaik akibat pemulihan ekonomi,” kata dia usai menghadiri acara “Pajak Bertutur” di Kantor Pusat Pajak, Jakarta, Jumat (11/8). (Baca juga: Asosiasi Prediksi Penjualan Retail Masih Lesu Hingga Akhir Tahun)

Ia pun meyakinkan bahwa pihaknya akan menghormati wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak (tax amnesty). Dengan mengikuti amnesti, persoalan-persoalan pajak di masa lalu memang dianggap tuntas. Namun, jika Ditjen Pajak menemukan adanya harta yang tak dilaporkan dalam amnesti pajak maka akan diproses sesuai aturan. 

“Apa yang sudah di amnesti pajak, kami akan hormati dan mereka (wajib pajak) tidak perlu khawatir. Kecuali (pemeriksaan) dilakukan itu sudah sesuai analisa,” ujar dia. (Baca juga: Sri Mulyani Minta Mahasiswa Patuh Bayar Pajak, Minimal Buat NPWP)

Sebagai bentuk komitmennya untuk mendukung dunia usaha. Ia pun menjelaskan bahwa pihaknya juga tengah mengkaji besaran tarif pajak. Kajian soal tarif tersebut terkait revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang saat ini masih di tahap kajian akademis bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Ditjen) Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, pihaknya akan bekerja keras untuk mengejar target penerimaan perpajakan tahun ini. Menurut dia, meski realisasinya baru 46,8% hingga Juli. Namun secara nominal tercatat tumbuh 12,4% dibanding periode sama tahun lalu.

"Kami akan usaha terus sampai dengan akhir tahun. Extra effort seperti biasa kami akan lakukan semua itu," ujar Yoga. Apalagi, penerimaan perpajakan selalu mengalami peningkatan di akhir-akhir tahun.

Adapun penerimaan pajak kembali jadi sorotan seiring rencana pemerintah untuk menggenjot belanja guna mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2%. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir realisasi belanja pemerintah turun 1,93% secara tahunan pada kuartal II. Pencapaian tersebut lebih rendah dari kuartal I yang sebesar 2,68% dan kuartal II tahun lalu yang mencapai 6,23%. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memaparkan belanja pemerintah yang diandalkan untuk menggenjot ekonomi yaitu gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS), pembangunan infrastruktur, akselerasi Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran Beras Sejahtera (Rastra), dan seluruh program yang sudah dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. (Baca juga: Sri Mulyani Andalkan Rastra dan Dana Desa untuk Dongkrak Daya Beli)

Artikel Terkait
"Dia (peserta pengampunan pajak) bisa balik nama (tanah dan bangunan), tapi harus membayar PPh," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Kalau ada dinamisasi dan optimalisasi (penerimaan pajak), karena kami melihat potensi itu ada. Itu bukan alat untuk memeras wajib pajak."
"Wajib pajak diminta untuk menyampaikan secara jujur seluruh hartanya, (maka) akan mendapatkan tarif normal dan tanpa sanksi administrasi."