“Mahasiswa yang punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) itu yang keren.”
Sri Mulyani wefie
Menteri Keuangan Sri Mulyani berfoto wefie bersama mahasiswa saat memberikan kuliah umum di Universitas Udayana, Bali, Jumat (20/1/2017). ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak mahasiswa untuk lebih banyak berkontribusi kepada masyarakat. Caranya, dengan giat belajar serta patuh membayar pajak, atau setidaknya membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

“Mahasiswa yang punya NPWP itu yang keren,” kata Sri Mulyani saat menggelar acara “Pajak Bertutur” di Kantor Pusat Pajak, Jakarta, Jumat (11/8). Dengan memiliki NPWP, maka mahasiswa terdata sebagai basis pajak Indonesia dan saat memiliki penghasilan bisa berkontribusi untuk mendanai pembangunan.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani pun menekankan bahwa mahasiswa adalah elit bukan rakyat jelata yang berhak menuntut keadilan tanpa melakukan apapun bagi negaranya. Sebab, mahasiswa berkesempatan menempuh pendidikan hingga 16 tahun, jauh di atas rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia yang hanya 7,95 tahun.

“Rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia adalah 7,95 tahun, berarti SD lebih sedikit. Anda (mahasiswa) termasuk ekslusif, jadi jangan menganggap diri Anda rakyat jelata. Kalian itu elit. Anda adalah calon pemimpin bangsa,” ujar dia. (Baca juga: Sri Mulyani Bicara Pajak, Siswa SD Mengadu Sekolah Belum Jadi)

Maka itu, ia mengajak mahasiswa untuk giat belajar, menularkan semangat belajar kepada sekelilingnya, dan patuh membayar pajak. Ia pun menekankan bahwa Indonesia membutuhkan penerimaan pajak untuk pembangunan, termasuk di sektor pendidikan, dan membantu masyarakat sangat miskin dan miskin. (Baca juga: Kasus Mobil Mewah Raffi Ahmad, Artis Berkilah Kurang Paham Pajak)

Ia mengungkapkan pendidikan Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain. Skor programme for international student assesment (PISA) Indonesia berada di posisi enam terbawah dari 69 negara. Skor PISA ini mengakur kemampuan masyarakat suatu negara dalam hal matematika, ilmu pengetahuan, dan membaca. Dengan posisi tersebut, Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Jepang, dan Korea Selatan. Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Brazil.

Di sisi lain, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia tercatat hanya sebesar 69,55. Level indeks tersebut tidak baik dan tidak buruk. Sementara itu, rata-rata usia harapan hidup 70,9 tahun. Sedangkan pengeluarannya hanya Rp 10,42 juta per kapita per tahun.

Artikel Terkait
"Dia (peserta pengampunan pajak) bisa balik nama (tanah dan bangunan), tapi harus membayar PPh," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Kalau ada dinamisasi dan optimalisasi (penerimaan pajak), karena kami melihat potensi itu ada. Itu bukan alat untuk memeras wajib pajak."
"Wajib pajak diminta untuk menyampaikan secara jujur seluruh hartanya, (maka) akan mendapatkan tarif normal dan tanpa sanksi administrasi."