Kejar Target Ekonomi, Pemerintah Perlu Relaksasi Pajak dan Bansos
Pemerintah masih optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% tahun ini bisa tercapai. Namun, kalangan pelaku usaha dan ekonom menilai pemerintah melakukan relaksasi kebijakan untuk bisa mencapai target tersebut, terutama mengupayakan konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 5%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II tercatat 5,01% atau stagnan dibanding kuartal sebelumnya. Artinya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini, perekonomian semester II-2017 sebesar 5,4 persen.
Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan mengatakan agar perekonomian bisa tumbuh 5,2 persen, pemerintah tidak boleh membiarkan konsumsi rumah tangga di bawah 5%. Sebab, kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
(Baca: Pemerintah Diminta Waspadai Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat)
Pada kuartal II lalu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,59%. “Begitu (konsumsi rumah tangga tumbuh) di bawah 5%, agak sungkan untuk (ekonomi) naik lebih tinggi lagi,” ujarnya usai acara Seminar Nasional bertajuk ‘Apakah Perekonomian Melambat?’ di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (14/8).
Langkah pemerintah untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tersalur secara cepat amat dibutuhkan. Terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang daya belinya sudah menurun, terlihat dari nilai tukar petani dan buruh kontruksi yang terkontraksi.
Menurutnya hal ini terjadi karena ada keterlambatan penyaluran beras sejahtera (rastra). “Kelompok paling miskin terkena disbursement dari bansos yang agak terlambat di beberapa daerah,” ujarnya. (Baca: Dana Desa Dianggap Bisa Kerek Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan)
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan pemerintah perlu merelaksasi kebijakan untuk mendorong daya beli masyarakat. Contohnya, melonggarkan kebijakan terkait perpajakan seperti pajak restoran ataupun pajak penjualan barang mewah (PPNBM).
“Dikurangi saja (tarifnya) selama dua minggu, sampai orang yakin untuk berbelanja lagi,” kata dia saat Simposium Nasional bertema ‘Bangkit Bergerak’ di Balai Kartini.
Begitu pula untuk industri, dia berharap relaksasi dari sisi perpajakan bisa dilakukan dengan menurunkan tarif pajak korporasi yang saat ini sebesar 25% menjadi 17%. Di satu sisi, masyarakat dipancing untuk berbelanja dan di lain sisi pengusaha juga didorong untuk melakukan ekspansi usaha.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis dengan target tahun ini, meski pertumbuhan semester I masih rendah. “Umumnya di semester II, kegiatan ekonomi lebih tinggi. Bisa saja bergeraknya itu tidak langsung 5,4%, tapi kemudian terus meningkat,” ujarnya.
(Baca: Darmin Sebut Tren Konsumsi Berubah Kini Masyarakat Lebih Suka Rekreasi)
Berbeda dengan kalangan ekonom yang mengandalkan konsumsi, pemerintah akan bertumpu pada investasi dalam mengejar target pertumbuhan tersebut. Mengacu pada catatan BPS, Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat tumbuh 5,35% pada Kuartal II-2017. Lebih tinggi dari kuartal sebelumnya 4,78% ataupun periode sama tahun lalu 4,18%. PMTB merupakan pengeluaran untuk barang modal sebagai investasi, seperti bangunan, jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.
Pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan 16, dalam waktu dekat. Dengan paket ini, Darmin optimistis investasi atau PMTB akan bisa tumbuh hingga 5,8%, di atas target pemerintah sebesar 5,4%. Alasannya, paket kebijakan anyar ini akan memuat upaya untuk mendorong investasi dan juga konsumsi masyarakat.
