Dana Infrastruktur Cuma Naik 2%, Pembangunan Diklaim Sesuai Rencana
Pemerintah mengajukan anggaran infrastruktur sebesar Rp 409 triliun pada 2018. Nominal tersebut hanya naik 2% dibanding alokasi tahun ini. Pemerintah mengklaim akan mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, pemerintah ingin pembiayaan pembangunan infrastruktur didorong oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Maka itu, pemerintah akan menggencarkan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
“Jadi jangan lihat terlalu sempit. Pokoknya (pembangunan infrastruktur) sesuai dengan timetable (jadwal kerja) yang dicanangkan,” kata Askolani di Jakarta, Jumat (18/8).
Ia menambahkan, pihaknya mengajukan anggaran infrastruktur dengan pertimbangan matang. Dalam arti, tidak asal naik. Pemerintah ingin fokus pada efektifitas dan kualitas dari pembangunan infrastruktur. Maka itu, fokusnya adalah pembangunan infrastruktur prioritas.
“Kan (anggaran infrastruktur) naiknya enggak sembarangan. Kenaikan itu ada elemennya, kan infrastruktur enggak cuma bangun gedung,” ucapnya. (Baca juga: Jokowi Janji akan Fokus pada Pemerataan Ekonomi dan Keadilan Sosial)
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, memang tidak semua pembangunan infrastruktur bisa dibiayai oleh anggaran negara. Maka itu, pemerintah menaikkan pembiayaan investasi dan pinjaman kepada BUMN. Harapannya, bisa mendorong peran BUMN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur.
