“(Pemerintah) akan melakukan langkah-langkah optimalisasi pendapatan negara serta tetap mengarahkan efisiensi dan efektifitas belanja negara,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani.
Rupiah
Arief Kamaludin|KATADATA

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan Askolani memastikan pemerintah akan terus memantau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017, termasuk melakukan efisiensi belanja sejak dini. Dengan begitu, defisit anggaran tak akan melebar, apalagi menembus 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Pemerintah akan selalu memantau pelaksanaan APBNP 2017 secara berkala baik dari sisi pendapatan maupun belanja. (Pemerintah) akan melakukan langkah-langkah optimalisasi pendapatan negara serta tetap mengarahkan efisiensi dan efektifitas belanja negara,” kata Askolani, Kamis (24/8). 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Pernyataan tersebut merespons pandangan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo yang menyebut adanya risiko target pajak meleset (shortfall) lebih dari Rp 100 triliun. Alhasil, ia menduga pemerintah akan mengerem belanja supaya defisit anggaran tak menembus 3% terhadap PDB. (Baca juga: Pajak Terancam Kurang Rp 188 Triliun, Pemerintah Diramal Rem Belanja)

Askolani menjelaskan, melalui pengawasan berkala, pemerintah bisa langsung mengambil keputusan apakah akan melakukan optimalisasi atau pengendalian belanja sehingga APBN tetap aman. "Enggak menunggu shortfall-shortfallan, tapi monitoring konsisten lewat ALM (asset liabilities management) dan itu efektif atasi budget," kata dia.

Adapun hingga Juli lalu, Askolani menjelaskan, belanja negara tercatat mencapai Rp 1.063 triliun. Sementara penerimaan negara hanya Rp 853 triliun. Alhasil, defisit anggaran sebesar Rp 210 triliun atau 1,54% dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Ini lebih kecil kalau dibanding periode sama tahun lalu, Rp 247 triliun atau 1,95% dari PDB," ujar dia.

Artikel Terkait
Dengan adanya tambahan anggaran untuk rumah sakit, anggaran Polri menjadi Rp 17,3 triliun, sedangkan anggaran Kemenhan menjadi Rp 1,95 triliun tahun depan.
Pemerintah memperkecil kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dari 21 provinsi dan 291 kabupaten/kota.
Pemerintah perlu mendorong setoran pajak dari pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemeriksaan atas harta tersembunyi milik wajib pajak.