Rini Tunggu Komando Jonan dan Sri Mulyani Soal Divestasi Freeport
PT Freeport Indonesia telah menyepakati divestasi atau pelepasan 51% sahamnya kepada pihak Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai eksekutor masih menunggu arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, hingga saat ini pembahasan masih dilakukan. "Eselon I kami masih berdiskusi dengan Menkeu dan Pak Jonan," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/8).
Pemerintah memang berminat untuk mengambil alih pelepasan saham oleh PT Freeport Indonesia melalui perusahaan gabungan (holding) BUMN pertambangan.
(Baca juga: Negosiasi Selesai, Freeport Sepakati 5 Poin Sesuai Instruksi Jokowi)
Di kesempatan lain, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan sudah sejak tahun lalu kementerian BUMN menyatakan tertarik akan divestasi saham perusahaan tambang Amerika Serikat tersebut. "Mungkin bisa dilakukan oleh konsorsium BUMN," katanya.
Namun seperti Rini, dirinya belum bisa memberi keterangan lebih banyak. Hal ini lantaran persoalan divestasi masih dibicarakan dengan regulator lainnya. Hanya saja, Aloysius memastikan BUMN memiliki kemampuan finansial untuk menyerap saham Freeport. "Kalau dibilang mampu, sangat mampu (bank BUMN)," katanya.
Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akhirnya menyelesaikan proses perundingan yang sudah berlangsung sejak Februari lalu. Kedua belah pihak akhirnya memperoleh lima kesepakatan mulai dari divestasi saham hingga perpanjangan kontrak.
(Baca: Adu Kuat Jonan dan Freeport Soal Perpanjangan Operasional)
Dalam salah satu poin kesepakatannya, PT Freeport Indonesia bersepakat untuk mendivestasikan sahamnya sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Namun hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.
