Lewat Samsat online, pembayaran pajak kendaraan dan STNK dapat langsung melalui bank. Pelayanan ini hanya berlaku di tujuh provinsi.
ANTREAN PERPANJANGAN STNK
Antrean perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Samsat Palembang 1 Ditlantas Polda Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (5/1). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Kepolisian akan menerapkan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) berbasis onlinedi tujuh provinsi pada Oktober 2017. Dengan pelayanan ini, maka pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dapat langsung ke bank.

"Ini kan suatu terobosan Samsat online, jadi untuk meningkatkan pelayanan publik, mengurangi transaksional, dan lebih efisien," kata Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno di Jakarta, Kamis (7/9).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

 (Baca: Sudah Teken Peraturan, Jokowi Minta Tarif STNK Jangan Naik Tinggi)

Dwi menjelaskan selain membayar pajak kendaraan dan STNK, aplikasi Samsat online dapat digunakan untuk membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SDW/KLLJ).  Samsat online sampai saat ini bekerja sama dengan beberapa bank yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BCA, Bank Permata, CIMB Niaga dan tujuh Bank Pembangunan Daerah.

(Baca: Panggil Menteri, Jokowi Ingatkan Tarif PNBP Tak Beratkan Rakyat)

Setelah melakukan pembayaran, masyarakat tetap harus mendatangi Kantor Samsat. Tujuannya untuk mendapatkan pengesahan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran.

Priyatno mengatakan, hal itu harus dilakukan dalam waktu paling lambat satu bulan setelah pembayaran. "Kan ada pengesahannya yang kaitannya dengan forensik. Tapi lama-lama tentunya makin lebih baik," kata Priyatno.

Untuk saat ini, Samsat online akan berlaku di tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Royke Lumowa mengatakan, dalam Samsat Online ini nantinya setiap aplikasi yang sudah pernah ada di beberapa wilayah akan diintegrasikan. Alhasil, masyarakat yang berada di luar wilayah dapat juga membayar administrasi tersebut.

"Boleh bayar di Bandung untuk yang tinggal di Bali, atau boleh bayar di Surabaya untuk Jakarta," kata Royke.

Selain itu, Samsat Online juga dilakukan untuk meminimalisasi praktik pungutan liar ketika mengurus administrasi di Samsat. Pasalnya, dengan Samsat Online segala transaksi langsung terhadap petugas ditiadakan.

Artikel Terkait
Kapolri mengajak kejaksaan dan BPK bekerja sama satu atap membentuk Densus Tipikor dengan kepemimpinan bersifat kolektif-kolegial.
Wiranto menjanjikan hasil rapat koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri mengenai impor senjata akan diketahui oleh publik.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Polri telah mencapai Rp 7,05 triliun atau 83,5% dari target yang sebesar Rp 9,09 triliun tahun ini.