Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan lelang tersebut akan dilakukan bertahap dari Oktober hingga Desember mendatang.
Kementerian PUPR AK
Arief Kamaludin|KATADATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan bisa mulai melelang proyek tahun anggaran 2018 pada bulan depan. Total proyek infrastruktur yang akan dilelang dini tahun depan mencapai 5.000 paket.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan lelang tersebut akan dilakukan bertahap dari Oktober hingga Desember mendatang. Namun teknis penganggarannya sendiri masih akan dibahas Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Mudah-mudahan bisa siap Oktober nanti," kata Basuki di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/9).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Basuki juga menambahkan untuk paket proyek yang belum lelang pada tahun ini rencananya akan direalokasikan ke proyek yang berjalan lebih cepat. Dirinya menaksir hingga saat ini nilai proyek yang belum lelang tersebut mencapai Rp 2 triliun. Mayoritas dari Direktorat Jenderal Bina Marga sekitar Rp 900 miliar untuk proyek jalan tahun depan.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Kementerian PUPR mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 106,9 triliun. Ditjen Bina Marga kembali mendapatkan alokasi paling besar, dengan nilai yang mencapai Rp 41,3 triliun. (Baca: Pemerintah Akan Resmikan 380 Kilometer Jalan Tol Baru Tahun Ini)

Berdasarkan data Kementerian PUPR yang diterima Katadata, anggaran kementerian tersebut akan digunakan untuk mengerjakan sejumlah proyek prioritas. Beberapa diantaranya seperti 865 kilometer jalan baru, 25 kilometer jalan tol porsi pemerintah, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Natuna dan Wakatobi, hingga pembangunan 11 bendungan baru.

"Untuk jalan baru di Pantai Selatan Jawa serta Trans Papua," demikian bunyi keterangan dalam data tersebut.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengajukan anggaran terbesar kedua dengan nilai Rp 37,3 triliun. Lalu disusul dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan nilai Rp 15,9 triliun dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebesar Rp 9,6 triliun.

(Baca: Penetapan Lokasi Terbit, 3 Proyek Bendungan Masuk Proses Lelang)

Ameidyo Daud
Artikel Terkait
"Data yang ada, permintaan jembatan ini mencapai ribuan," kata Jokowi
Bantuan Pembiayaan Perumahan yang diajukan untuk FLPP sebanyak 42,000 unit, SSB 225,000 unit, dan subsidi bantuan uang muka 344.500 unit
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 mengamanatkan 151 Proyek Strategis Nasional kepada Kementerian PUPR.