CSIS sebut Masalah Ekonomi sebagai Ujian Terbesar Jokowi di 2019

Survei lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) terbaru menunjukkan tingkat tingkat kepuasan publik dan elektabilitas terhadap Jokowi mengalami kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya. Meski tingkat kepuasan publik dan elektabilitas naik, Jokowi masih memiliki ganjalan di bidang ekonomi.

Kepuasan publik di bidang ekonomi yang mencapai 56,9% dianggap dapat menjadi batu sandungan dalam Pemilihan Presiden 2019. (Baca: Survei CSIS: Kepuasan Publik Pada Jokowi-JK Naik Terus Jadi 68,3%)

"Kepuasan kinerja di bidang ekonomi masih tertatih-tatih. Di tahun kedua juga begitu, itu memang ujian terbesar bagi pemerintah Jokowi," kata Peneliti Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes di Jakarta, Selasa (11/9). 

 (Baca: CSIS: Elektabilitas Jokowi Teratas, AHY dan Gatot Merambat Naik)

Tingkat kepuasan publik di bidang ekonomi meningkat dibandingkan 2016 yang tercatat sebesar 46,8%, dan pada 2015 hanya sebesar 30%. "Kalau kinerja pada bidang itu jeblok atau berada pada angka dibawah 50% maka akan ganggu kinerja pemerintahan," kata Arya.

Dari hasil survei CSIS, masyarakat menyebutkan kesulitan utama yang dirasakan selama tiga tahun masa pemerintahan Jokowi-Kalla, terkait dengan persoalan ekonomi. 

Sebanyak 27,9% responden menganggap tingginya harga sembako sebagai kesulitan utama yang dialami masyarakat di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Urutan kedua jawaban responden yang menyebabkan ketidakpuasan publik adalah persoalan keterbatasan lapangan pekerjaan (20%). Kesulitan selanjutnya mengenai tingginya angka kemiskinan (14,1%).

(Baca: Jokowi Keluhkan Koran Jarang Menulis Prestasi Pemerintah)

Arya membandingkan dengan masa ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hendak maju sebagai presiden kedua kalinya. Ketika itu, tingkat kepuasan di bidang ekonomi di atas 60%. "Itu menjadi hal penting yang seharusnya difokuskan pemerintah," kata Arya.

Arya mengatakan, sebenarnya Jokowi menyadari kelemahan di bidang ekonomi sehingga selama dua kali reshuffle atau pergantian pemerintah terkait dengan perubahan posisi menteri di bidang ekonomi.

Selain merekam kesulitan utama yang dirasakan masyarakat, survei CSIS mencatat pandangan ekonomi masa sekarang dengan lima tahun lalu. (Lihat: SMRC: 69% Masyarakat Puas Terhadap Jalannya Demokrasi)

Sebagian besar responden yakni 42,2% menyatakan kondisi perekonomian keluarga saat ini tak mengalami perubahan dibanding lima tahun yang lalu. Sebanyak 37,5% menyatakan perkenomian keluarga membaik dan sisanya 20,3% menyatakan memburuk dibandingkan lima tahun lalu.

Direktur Eksekutif CSIS, Philips J Vermonte, menyatakan meskipun masyarakat relatif melihat kehidupan ekonominya tidak mengalami perubahan yang signifikan, mereka masih memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-Kalla.

(Baca: Usulan Pembekuan KPK, Jokowi: Saya Tidak akan Biarkan KPK Dilemahkan)

"Kepercayaan membuat dukungan masyarakat masih tinggi. Trust yang belum berubah, masih menjadi kekuatan utama dari pemerintahan Jokowi-JK," kata Philips.

Namun, Philips mengingatkan, modal kepercayaan saja tak cukup dalam menghadapi Pilpres 2019. "Sebagai inkumben harus menaikkan tingkat elektabilitas," kata dia.

Selain menyoroti kondisi kehidupan ekonomi keluarga, survei CSIS menanyakana mengenai kondisi perekonomian Indonesia dibanding lima tahun yang lalu. Paling banyak responden atau 41,7% menyatakan perekonomian sekarang lebih baik dibandingkan lima tahun lalu. Sementara sebanyak 35,9% mengatakan tak ada perubahan, dan 22,1% menyatakan buruk.

Adapun sebagian besar responden atau 70,9% menyatakan kondisi pembangunan Indonesia baik dibanding lima tahun yang lalu. Sebanyak 19,8% mengatakan tak ada perubahan, dan sisanya 8,6% menyatakan buruk.

Secara umum tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla pada 2017 mencapai 68,3% atau naik tipis 1,8% dibandingkan 2016. Sementara elektabilitas terhadap Jokowi mencapai 50,9% atau mengalami kenaikan sekitar 9% dari tahun sebelumnya.

Survei CSIS melibatkan 1.000 orang responden yang tersebar di 34 provinsi Indonesia pada 23-30 Agustus 2017. Survei dalam bentuk wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Margin of error survei ini sebesar +/-3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.