Perbankan dan fintech masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Keduanya dapat berkolaborasi untuk mendongkrak penyaluran kredit.
BCA
Arief Kamaludin|KATADATA

Perkembangan perusahaan rintisan (startup) bidang financial technology (fintech) cukup massif di Indonesia. Perbankan diharapkan dapat berkolaborasi dengan fintech untuk semakin meningkatkan penyaluran kredit.

Senior Executive Vice President of Strategic Information Technology Bank BCA Hermawan Thendean mengatakan, terdapat kekurangan perbankan yang dapat disiasati dengan bekerja sama dengan fintech dan sebaliknya.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Hermawan mengatakan meski saat ini hampir 50% penduduk Indonesia telah menggunakan internet, pihak perbankan tak mudah memberikan pelayanan teknologi digital karena terhambat regulasi. (Baca: Keuntungan Tinggi, BCA Sabet Penghargaan Bank Terbaik di Asia)

"Ini yang agak susah untuk memenuhi kebutuhan itu. Kekosongan inilah yang diisi fintech dengan fitur yang baik, menarik, dan berbiaya murah," ujar Hermawan saat ditemui di Menara BCA, Jakarta, Rabu (12/9). (Baca juga: Ditekan Kredit Seret, BCA Raup Laba Kuartal I Rp 5 Triliun)

Kolaborasi BCA lewat fintech dalam bentuk pendirian Central Capital Ventura (CCV). Bank BCA akan menginvestasikan dana sekitar Rp 200 miliar untuk para startup yang bergerak di bidang fintech ini guna membantu dari sisi permodalan.

(Baca: OJK Wajibkan Fintech Pinjam-Meminjam Miliki Sistem Data Nasabah)

Selain memiliki kekurangan, bank mempunyai beberapa keunggulan yang tak dimiliki fintech. Perbankan merupakan pihak yang memiliki lisensi untuk memindahkan dana. Bank juga telah lebih mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, nasabah yang sudah banyak, branding, memiliki kantor fisik, dan pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan itegritas produknya.

(Baca: Cegah Kejahatan, OJK Atur Ketat Peminjaman Uang secara Virtual)

Dengan demikian, fintech pun membutuhkan keunggulan dari perbankan ini, karena seluruh transaksi terkait perpindahan dana pasti dilakukan melalui perbankan. "Nah dari kelebihan dan kekurangan ini, kenapa kami tidak berkolaborasi, sehingga memberikan banyak manfaat dari sisi bank dan juga fintech," ujarnya. (Baca: OJK Bentuk Satgas Pengawas Fintech Pinjam-Meminjam Uang)

Menyikapi hal ini, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menuturkan, inklusi finansial di Indonesia masih sangat jauh dari harapan. Tercatat hanya 36,1 juta penduduk usia dewasa yang terkoneksi dengan layanan perbankan. Peranan kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pun hanya sebesar 40% saat ini, sementara negara-negara lain bisa mencapai sekitar 100%.

(Baca: OJK Batasi Nilai Kredit Lewat Fintech Maksimal Rp 2 Miliar)

Faisal pun mengatakan, dibutuhkan terobosan untuk menggenjot penyaluran kredit guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. "Hanya ekonomi digital yang bisa melakukan perubahan dan akselerasi yang cepat. Melalui fintech, kredit pun bisa lebih kencang penyalurannya" ujar Faisal.

Faisal pun mengatakan, pemerintah harus mendukung perkembangan ekonomi digital ini melalui penyediaan infrastruktur digital yang diperlukan. Peta Jalan industri digital yang dikeluarkan pemerintah diharapkan bukan untuk mengatur secara ketat kegiatan bisnis fintech ini.

"Semakin tidak diatur, justru semakin lincah. Fintech ini bisa mengintegrasikan Indonesia. Karena untuk mengintegrasikan Indonesia, selain melalui laut, tetapi juga lewat udara dengan infrastruktur frekwensi," ujarnya.

 

Miftah Ardhian
Artikel Terkait
OJK mulai mengumpulkan data pegawai perbankan untuk kajian sertifikasi yang diperlukan di masa mendatang.
BI mengatur biaya gratis isi ulang uang elektronik dalam batasan tertentu dengan transaksi di bank yang menerbitkan.
Perbankan nasional khawatir fintech asing dapat menguasai pasar dalam negeri. BI berjanji menerapkan standar yang sama.