Petani dan BUMN Bakal Berbagi Saham dalam Korporasi Agrobisnis

Pemerintah berencana untuk memperkuat proses agrobisnis dengan membuat korporasi yang berisikan himpunan petani. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, petani akan berbagi saham dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bentuk pendampingan.

Pembentukan korporasi petani merupakan kemauan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Sahamnya petani nanti mungkin 49%, sisannya 51% nanti mungkin bagusnya BUMN," kata Amran usai pelantikan pejabat baru di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (15/9).

(Baca juga: Jokowi Dorong Petani Berhimpun Garap Agrobisnis Seperti Korporasi)

Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk melindungi petani. Nantinya, jika himpunan petani besar sudah bisa menjalankan proses bisnis secara mandiri, petani bisa memiliki keseluruhan korporasi.

BUMN akan bertugas sebagai pendamping petani karena proses pembentukan dan operasional korporasi tidak mungkin dilakukan secara otodidak. Namun, Amran dan Menteri BUMN Rini Soemarno masih membahas perusahaan pelat merah apa yang ikut dalam rencana korporasi petani.

Pemerintah mendorong korporasi agar petani bisa memproduksi benih sendiri, memiliki peralatan produksi yang modern, industri pengolahan, hingga pengemasan hasil produksinya. "Perusahaan ini adalah kelompok tani besar. Koperasi ini dikorporasikan," ujar Amran.

Keuntungannya adalah petani melakukan korporasi adalah bisa mengurus asuransi dengan mudah. Kemudian, para petani bisa mendapatkan akses perbankan yang lebih baik untuk mengurus pendanaan proses produksi.