Rembuk Nasional 2017 Jadi Ajang Evaluasi Kebijakan Jokowi 3 Tahun
Kelompok masyarakat lintas profesi kembali menggelar acara Rembuk Nasional 2017. Acara ini merupakan ajang masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) selama tiga tahun menjabat Presiden dan Wakil Presiden.
Ketua Pelaksana Rembuk Nasional 2017 Firdaus Ali mengatakan acara tahun ini berbeda dengan dua Rembuk Nasional sebelumnya. Rembuk Nasional 2017 dilaksanakan menjadi dua tahap yakni Rembuk Daerah serta Rembuk Pusat. Mekanismenya Rembuk Daerah telah dilaksanakan sejak satu setengah bulan lalu dan berlokasi di 16 Perguruan Tinggi Negeri.
Hasil dari pembicaraan Rembuk Daerah akan dibawa ke Rembuk Pusat yang rencananya akan dihadiri Jokowi. "Karena Presiden juga ingin tahu sejauh mana dampak kebijakan (Pemerintah)," kata Firdaus yang juga menjabat Staff Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, saat konferensi pers Rembuk Nasional 2017 di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Senin (18/9).
(Baca: Rembuk Nasional Minta Jokowi Dorong Industri ke Luar Jawa)
Rembuk Nasional 2017 akan terdiri dari 12 Bidang Rembuk yakni Pengelolaan Politik, Hukum, Keamanan dan Ketahanan Nasional; Menata Ekonomi, Industri dan Perdagangan; Merawat Kebhinnekaan dan Memperkokoh NKRI; Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas; Menuju Kedaulatan dan Mengelola Keamanan Pangan; serta Menata Pertambangan dan Ketahanan Energi Nasional.
Lalu ada pula Kemaritiman dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; Menata Lingkungan, Kehutanan, dan Pertanahan; Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; Pembangunan Sumber Daya Manusia Terperbarukan dan Pendidikan Vokasi; Membangun Desa Berbasis Wisata, Budaya, dan Industri Kreatif; serta Cyber Resilience.
Firdaus menjelaskan capaian Pemerintah yang termaktub dalam Nawa Cita hingga diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah, serta Rencana dan Strategi Kementerian dan Lembaga akan Dievaluasi.
Ada beberapa kategori capaian yang akan menjadi patokan dalam Rembuk Nasional tersebut. Pertama adalah kategori A di mana target pemerintahan Jokowi telah sesuai target. Lalu Kategori B yakni realisasi target masih sesuai rencana namun perlu pengawasan. Kategori C yakni capaian target melebihi tahun 2019 dan perlu penataan serta masukan ke Kementerian dan Lembaga.
"Sedangkan Kategori D capaiannya bisa dibilang kritis dan perlu penjelasan kepada publik." katanya. (Baca: Dua Tahun Jokowi, Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Jadi Sorotan)
Menurut Firdaus, hasil rembuk dua Rembuk Nasional sebelumnya, telah menjadi masukan untuk pemerintahan Jokowi - Kalla dalam merumuskan kebijakan. Salah satunya masukan mengenai pemangkasan anggaran untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dari sisi pembangunan infrastruktur, masukan Rembuk Nasional 2016 menjadi alasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mempercepat proyek bendungan. "Itu direspon dengan mengerjakan proyek menjadi tiga shift," katanya.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto mengatakan rapat persiapan Rembuk Nasional telah dilaksanakan sekurangnya tujuh kali. Rembuk ini disebutnya juga untuk mempersiapkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia. "Karena negeri ini sangat kaya tapi banyak juga mafia yang ditangkapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," katanya.
