Faisal Basri Permasalahkan Dasar Hukum Lelang Gula Rafinasi
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyatakan proses lelang gula rafinasi melanggar aturan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Pasal 18 ayat 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa ketentuan mengenai pasar lelang komoditas diatur dengan Peraturan Presiden.
"Bukan diatur dengan Kepmen (Keputusan Menteri)," kata Faisal dalam diskusi di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (19/9).
Lelang gula rafinasi yang rencananya akan berjalan mulai 1 Oktober 2017 memang hanya diatur lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Ada dua Permendag yang telah dikeluarkan, yakni nomor 16 tahun 2017 dan nomor 40 tahun 2017.
Dia menyebut penetapan pasar lelang akan merugikan industri karena banyak persyaratan yang memberatkan pengusaha. Dalam surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Faisal menyebut adanya beban biaya seperti pendaftaran, transaksi, dan pengiriman yang harus ditanggung pembeli.
(Baca juga: Data Lelang Gula Rafinasi Jadi Pertimbangan Impor 2018)
Menurut perhitungannya, dengan volume perdagangan sekitar 3 juta ton dan biaya transaksi senilai Rp 85 ribu per ton maka pendapatan penyelenggara lelang sekitar Rp 255 miliar.
Sementara, Wakil Ketua Komisi Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat, Inas N. Zubir, mempermasalahkan penunjukan Pasar Komoditas sebagai perusahaan penyelenggara lelang gula rafinasi. “Baru berdiri 2016, bagaimana bisa punya pengalaman,” kata Inas.
Proyeksi Konsumsi Gula Nasional 2016-2020
Hal ini bertentangan dengan Pasal 19b Peraturan Presiden 4/2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang mensyaratkan penyedia barang/jasa wajib memiliki, tidak hanya keahlian, tetapi juga pengalaman.
