Dengan insentif tersebut harapannya bisa mendorong industri dalam negeri memproduksi mobil listrik.
Jonan
Arief Kamaludin | Katadata

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pentingnya insentif pajak pada program mobil listrik. Dengan masih mahalnya mobil listrik, keberadaan insentif pajak ini diharapkan bisa menekan harga sehingga bisa lebih terjangkau masyarakat.

Salah satu contohnya adalah Tesla jenis S produksi dari Amerika Serikat. Jika tanpa adanya insentif pajak, harga mobil tersebut bisa mencapai Rp 2,5 miliar. Namun apabila Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan bea masuk dibebaskan, harga tersebut bisa turun menjadi sekitar Rp 750 juta hingga Rp 1 miliar.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Untuk itu, Jonan mengusulkan adanya pembebasan PPnBM dan bea masuk bagi mobil listrik kepada Presiden Joko Widodo. Dengan insentif tersebut harapannya bisa mendorong industri dalam negeri memproduksi mobil listrik.

(Baca: Jokowi Setuju Rencana Wajib Produksi Mobil Listrik Tahun 2025)

Insentif itu nantinya akan tertuang dalam sebuah regulasi, yang diharapkan bisa keluar secepatnya. “Ini kami usulan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Kalau misalnya mobil listrik dibuat di Indonesia dan ada komponen yang diimpor, tolong komponen-komponennya semua dibebaskan bea masuk dan PPnBM," kata Jonan di Jakarta, Rabu (20/9).

Perpres ini nantinya akan menjadi acuan bagi industri dalam negeri mengembangkan mobil listrik. Perkiraannya, mobil listrik akan tumbuh secara masif mulai 2040. Apalagi pada saat itu mobil berbahan bakar fosil sudah tidak boleh berproduksi, kecuali bahan bakar dengan campuran etanol.

Di sisi lain jumlah Infrastruktur untuk menunjang mobil listrik perlahan mulai meningkat.Dari data milik PLN, sampai dengan pertengahan bulan September 2017 ini, jumlah Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) PLN di wilayah DKI Jakarta sudah mencapai 578 unit dan ditargetkan akan mencapai 1.000 unit pada akhir tahun.

Selain perkembangan jumlah, PLN juga akan terus berinovasi agar SPLU dapat semakin mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat. Masyarakat juga dapat meminta kepada PLN untuk memasangkan SPLU di lokasi yang diinginkan agar kebutuhan energi listriknya terpenuhi.

Artikel Terkait
Tujuh pembangkit ini bisa mengaliri sekurangnya 350-400 ribu rumah tangga berdaya 900 Volt Ampere (VA).
“Menteri ESDM meminta agar dilakukan diskusi lebih detail dengan SKK Migas untuk penurunan cost pada proyek LNG Tangguh,” kata Dadan.
“Pemangkasan tidak ada. Tetap 10 ribu MW," kata Direktur Utama PLN, Sofyan Basir.