Jonan Akan Ubah Syarat Badan Usaha Jual BBM Premium
Pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014. Tujuannya membuka peluang bagi badan usaha selain PT Pertamina (Persero) ikut menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis penugasan yakni Premium. Apalagi saat ini ada program BBM satu harga.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan selama ini, program BBM Satu Harga membebani Pertamina dari segi biaya distribusi dan operasi. Bahkan dalam setahun perusahaan pelat merah ini harus menanggung biaya sekitar Rp 700 miliar – 800 miliar.
Untuk meringankan beban Pertamina, maka badan usaha swasta lainnya bisa menjual produk berkadar oktan (RON) 88 itu. Bahkan ide ini, menurut Ignasius Jonan juga sudah mendapat dukungan dari Direktur Utama Pertamina, Elia Massa Manik.
Jadi nantinya pemerintah akan mengubah beberapa persyaratan agar bisa badan usaha swasta bisa berbisnis di sektor ini. "Perpresnya diubah, Kalau ini dibuka boleh apa tidak kalau tidak punya kilang," kata dia di dalam acara Pertambangan dan Energi Expo 2017, di Jakarta, Selasa (26/9).
Dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014, memang ada beberapa syarat bagi badan usaha pelaksana penugasan yang mau menjual Premium Pasal 20 ayat 2 menyebutkan salah satu syaratnya adalah harus memiliki izin usaha umum dan memiliki fasilitas pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian BBM.
Staf Khusus Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan Menteri ESDM Akhmad Syakhroza mengatakan dengan revisi itu tugas Pertamina akan semakin mudah. Apalagi perusahaan ini juga mengemban beberapa proyek besar seperti pembangunan kilang yang membutuhkan dana tidak sedikit.
Jadi jika tetap dipaksakan menjadi penyalur tunggal bisa mengganggu kinerja perusahaan. "Bisa tidak kuat lagi jalannya, goyang. Oleh karena itu kami buka,serahkan ke pihak baru untuk terlibat memenuhi BBM," kata dia.
Di sisi lain saat ini juga sudah banyak swasta dan badan usaha lainnya yang mampu memenuhi kebutuhan BBM premium seperti yang ditugaskan pemerintah ke Pertamina. Sayang ia belum mau menyebutkan nama-nama perusahaan tersebut.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebutkan untuk badan usaha yang tidak memiliki kilang di dalam negeri tetap bisa berjualan Premium. Caranya dengan mengikuti seleksi (beauty contest) yang digelar BPH Migas.
Poin lainnya dalam revisi aturan itu adalah wilayah penugasan Premium. Selama ini penugasan Premium hanya ada di luar Jawa, Madura dan Bali.
Selain itu, revisi aturan itu juga akan memuat titik serah dan konsumen pengguna. Kemudian mengatur penetapan harga dasar untuk jenis BBM tertentu (JBT) seperti minyak tanah dan solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP).
