Presiden Minta Anggaran Pengentasan Kemiskinan 2018 Ditambah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dana untuk pengentasan kemiskinan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 ditambah. Hal ini merupakan arahannya dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10).
Dia ingin agar APBN difokuskan untuk menyelesaikan sejumlah masalah, salah satunya kemiskinan. Oleh sebab itu, Presiden meminta jajaran Kabinet Kerja memperhatikan alokasi APBN tahun depan terkait hal ini. "Betul-betul diperhatikan dan ditambah." kata Jokowi.
Selain itu anggaran juga wajib disasar untuk mengurangi kesenjangan sosial. Jokowi mengaku sudah melihat ada beberapa program yang telah dirumuskan dan akan dikeluarkan bawahannya dalam waktu dekat ini, seperti perhutanan sosial serta bank wakaf untuk usaha mikro.
Pemerintah telah berencana memperluas program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga dari sebelumnya 6 juta keluarga. Skema pembagian beras sejahtera (rastra) juga diubah menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
(Baca: Sri Mulyani: Kenaikan Bansos Bantu Kemiskinan Turun ke Bawah 10%)
Perluasan penerima manfaat sejumlah program tersebut membuat pagu anggaran Kementerian Sosial meningkat hampir dua kali lipat. Pada tahun depan, pemerintah menganggarkan dana untuk Kementerian Sosial sebesar Rp 34 triliun, naik cukup tinggi dibandingkan tahun ini yang hanya Rp 17,2 triliun.
Langkah lainnya adalah berfokus untuk mengurangi angka pengangguran dengan memacu investasi. Terkait hal ini, Jokowi meminta jajaran Kabinet Kerja aktif membantu dunia usaha. Apalagi menurutnya hampir 70 persen peran pembangunan berada di tangan sektor swasta.
"Karena yang membuka pekerjaan, membangun infrastruktur itu mereka (swasta)," katanya.
Oleh sebab itu Presiden memerintahkan para Menteri dan Kepala Lembaga tidak membiarkan para investor menunggu serta menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dia memerintahkan agar permasalahan investasi dan perizinan usaha segera dibenahi.
