Proyek MRT masih terhambat pembebasan lahan untuk depo di Kampung Bandan, Jakarta Utara
Pembangunan MRT
Para pekerja menurunkan panel sekmen penutup badan terowongan bawah tanah, yang merupakan bagian dari proyek pembangunan kereta massal atau Mass Rapid Transit (MRT) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (14/12). Arief Kamaludin|KATADATA

Sejumlah permasalahan masih menghambat pengerjaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta. Salah satunya masalah lahan yang belum selesai di wilayah Kampung Bandan, Jakarta Utara. Lahan ini diperlukan sebagai tempat penampungan, bengkel perawatan dan perbaikan atau depo kereta MRT.

Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta William Sabandar mengatakan pihaknya memerlukan lahan seluas 12 hektare di Kampung Bandan, setengah dari luas lahan tersebut akan digunakan sebagai depo. Namun, sebagian lahan tersebut masih bermasalah dengan pihak perusahaan swasta yang masih menggunakan lahan tersebut.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Luhut Binsar Panjaitan) memutuskan akan memanggil perusahaan tersebut," kata William di Jakarta, Senin malam (9/10). Dia megungkapkan hal ini tanpa menjelaskan nama perusahaan swasta yang dimaksud.

 

Menurutnya ada tiga jenis pengelolaan lahan di Kampung Bandan saat ini. Mulai dari hak pengelolaan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, tanah sertifikat zaman Pemerintahan Belanda, hingga tanah hak pengelolaan KAI namun dikerjasamakan sebagai hak guna bangunan dengan swasta.

Lahan yang menjadi hak pengelolaan KAI sudah diberikan oleh operator kereta api plat merah tersebut kepada MRT. Namun, untuk lahan dikerjasamakan, masih memerlukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak swasta terkait. Rencananya proyek MRT fase II akan dibangun dengan rute dari Bundaran HI hingga Kampung Bandan.

Selain masalah lahan untuk depo di Kampung Bandan, William juga menjelaskan pembebasan lahan di Stasiun Haji Nawi akan segera dipercepat. "Kami dorong pembebasan lahan, apalagi (stasiun Haji Nawi) tidak bisa selesai Maret 2019," ujarnya.

MRT Jakarta menargetkan untuk pembangunan proyek MRT fase kedua dapat segera dimulai pada akhir tahun 2018 mendatang. Saat ini prosesnya masih berada di tangan pemerintah untuk memastikan besaran tanggungan pinjaman yang perlu dibayarkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pinjamannya, pertama Rp 2,5 triliun untuk menyelesaikan fase I, lalu Rp 22,5 triliun untuk fase II," kata William. (Baca: MRT Jakarta Ajukan Proposal sebagai Pengelola Utama Kawasan Stasiun)

Dia juga mengatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah memberi arahan agar pembangunan rute MRT berikutnya dapat menggunakan alternatif pembiayaan lain dan bukan pinjaman. Skema yang diambil, bisa saja bekerja sama secara business to business (B to B) dengan banyak pihak.

Saat ini progres pembangunan infrastruktur transportasi MRT untuk fase I sudah mencapai 80,5%. Targetnya hingga akhir tahun ini bisa selesai 90%.

Sebelumnya Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Silvi Halim mengatakan, bila sengketa lahan di Haji Nawi tak kunjung selesai, kemungkinan stasiun ini tidak dapat beroperasi pada saat MRT diresmikan. "Sehingga pada Maret 2019 kalau lahan masih bermasalah, kereta bisa bawa, tapi tidak berhenti di Stasiun Haji Nawi," kata Silvi beberapa waktu lalu.

Artikel Terkait
"Saya perintahkan jalur ganda dimulai pekerjaannya," kata Jokowi
"Jadi saya ulangi, semua kegiatan di Bali normal, kecuali 10 kilometer tersebut," kata Luhut.
"Perkiraan saya, dengan investasi asing dan pemerintah, paling kencang di infrastruktur pada 2018," kata Bambang