Jika Rencana Umum Energi Daerah baru disusun tahun depan dikhawatirkan pemerintah daerah fokus Pilkada.
Listrik
Katadata | Arief Kamaludin

Dewan Energi Nasional (DEN) meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Ini sesuai arahan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian DEN Ignasius Jonan dalam ke 23 di Kementerian ESDM, Kamis (12/10).

Anggota DEN Syamsir Abduh mengatakan Jonan meminta sebelum tahun depan seluruh daerah menyelesaikan peta daerah itu. “Kami tahu 2018 ada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dan 2019  pemilihan umum Presiden. Jadi jangan sampai momentumnya lewat," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (12/10).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Untuk mendukung itu, DEN sudah meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengirimkan surat ke kepala daerah. Sebab jika RUED baru disusun tahun depan dikhawatirkan pemerintah daerah fokus Pilkada.  

Dari data DEN, sudah ada 10 provinsi yang menganggarkan kegiatan RUED. Mereka adalah Aceh, Lampung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan tengah, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sedangkan 16 provinsi lainnya telah menyusun RUED tapi belum dianggarkan tahun ini. Provinsi itu adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Nusa tenggara Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. 

Sementara provinsi yang sudah aktif membikin RUED adalah Papua, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Dengan demikian tersisa beberapa provinsi lagi yang masih belum aktif menyusun yakni Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, dan Maluku.

Terkait beberapa provinsi yang belum aktif menyusun RUED akan diterus dipantau dan dibina oleh DEN. "Kami terus intensif menghubungi kepala daerah," kata Syamsir.  

Dalam menyusun RUED, pemerintah daerah harus melihat potensi sumber daya energi yang ada, seperti tenaga air atau matahari. Sehingga bisa tercapai harga energi yang murah.

Artikel Terkait
KPK membutuhkan keterangan saksi terkait suap perizinan dan proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan.
“Jadi, sekarang kami minta setiap dokumen yang diajukan itu harus mencantumkan NPWP sampai Beneficial Ownership,” kata Jonan.
Menurut Jonan, transparansi di sektor energi kerap menjadi sorotan. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyinggung transparansi perpajakannya.