PLN menginginkan harga listrik dari pembangkit tersebut sekitar US$ 6-7 sen per kilowatt hour (KwH).
Panel surya EBT
ilustrasi panel surya. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN menargetkan penandantanganan kontrak jual beli listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Cirata bisa terlaksana November 2017. Pembangkit yang ada di Jawa Barat ini dioperatori Masdar.

Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN Nicke Widyawati mengatakan saat ini kedua belah pihak memang masih negosiasi harga. Namun PLN menginginkan harganya sekitar US$ 6-7 sen per kilowatt hour (KwH).  . "November itu rencananya," kata dia di Jakarta, Rabu (11/10).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Harga tersebut, menurut Nicke sudah cukup kompetitif, karena biaya yang dikeluarkan untuk PLTS terapung Cirata tidak terlalu besar. Ini karena untuk membangun pembangkit itu tidak perlu biaya pembebasan lahan. 

Pembangkit terapung berbasis surya itu rencananya akan dibangun di atas permukaan Waduk Cirata, Purwakarta Jawa Barat. Pembangkit ini digadang-gadang menjadi PTLS terapung pertama di Indonesia. Kapasitasnya mencapai 200 Mega Watt (MW). 

Di sisi lain, menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, ada perusahaan energi asal Prancis, Akuo yang berminat ikut mengembangkat PLTS terapung tersebut.

Hal itu disampaikan manajemen Akuo saat Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar berkunjung ke Eropa awal September lalu. 

Kepada Arcandra, Akuo menyatakan ketertarikan menyediakan teknologi yang dapat mendukung PLTS di Cirata. “Akuo berminat  mengembangkan floating power plant di Cirata, mereka kemungkinan besar akan joint dengan Masdar," kata dia di Kementerian ESDM pekan lalu.

Sementara itu, Direktur Utama PT PJB, Iwan Agung Firstantara menilai AKuo memang memiliki kapabilitas dalam menyediakan teknologi tersebut. Namun belum ada kerja sama resmi kedua belah pihak. "Dari sisi bisnis kami masih penjajakan," kata dia kepada Katadata, Kamis (12/10).

Artikel Terkait
Saat ini hanya ada 14 kepala keluarga yang memanfaatkan itu. Padahal saat beroperasi 2013 bisa mencapai 80 kepala keluarga.
Presiden Joko Widodo memang berharap kendaraan listrik bisa mayoritas setelah tahun 2040.
Pembangunan kabel bawah laut ini diharapkan bisa menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik Bangka Belitung.