“Saya tidak boleh evaluasi karena dari Pertamina. Harus fair," kata Arcandra.
Arcandra Tahar
Katadata

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar ternyata tidak terlibat dalam tim yang mengevaluasi blok minyak dan gas bumi (migas) yang akan berakhir kontraknya dan diserahkan ke PT Pertamina (Persero). Alasannya untuk menghindari konflik kepentingan.

Konflik kepentingan ini bisa terjadi karena selain memiliki posisi Wakil Menteri ESDM, Arcandra juga mempunyai posisi Wakil Komisaris Utama Pertamina. “Saya tidak boleh evaluasi karena dari Pertamina. Harus fair," kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/10).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Alhasil, Arcandra pun enggan mengomentari mengenai nasib blok penugasan termasuk Sanga-sanga. Adapun saat ini, selain sudah diserahkan ke Pertamina, Blok Sanga-sanga juga masih diminati PT Saka Energi Indonesia. 

Sebagai gambaran, Arcandra resmi menjabat Wakil Komisaris Utama Pertamina sejak November 2016. Keputusan itu berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dituangkan dalam salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-254/MBU/11/2016.

Penghujung Agustus 2017 lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga pernah menyampaikan hal yang sama. Ia memang tidak melibatkan wakilnya itu untuk mengevaluasi blok migas yang sudah diserahkan kepada Pertamina.

Dengan begitu harapannya evaluasi terhadap blok penugasan itu bisa lebih adil dan obyektif. "Pak Arcandra Tahar tidak ikut karena dia Wakil Komisaris Utama Pertama. Saya takut konflik, tidak fair," kata Jonan pada Jumat, (25/8).

Evaluasi ini dilakukan karena ada beberapa permintaan PT Pertamina (Persero) dalam mengelola blok tersebut. Tujuannya agar blok itu ekonomis.

Awal tahun lalu, Kementerian ESDM memang menyerahkan hak kelola delapan blok migas yang akan berakhir kontraknya di 2018 kepada Pertamina. Blok itu yakni Sanga-sanga, South East Sumatera, NSO, Tengah, East Kalimantan, Ogan Komering, Tuban, dan Attaka.

Dari hasil evaluasi PT Pertamina, Blok East Kalimantan dianggap tidak ekonomis. Penyebabnya adalah kewajiban dana pemulihan tambang (Abandonment Site Restoration/ASR).

Namun karena Blok East Kalimantan satu struktur dengan Attaka, Pertamina akhirnya mengembalikan keduanya kepada pemerintah. Setelah memastikan Pertamina tidak berminat, Kementerian ESDM segera melelang dua blok itu.

Artikel Terkait
“Sehingga ke depan kami bisa memprediksi apakah perlu mengimpor LNG atau tidak," kata Arcandra.
Menurut Dadan Kusdiana, kompensasi 7 tahun ini sesuai dengan UU Migas pasal 39 ayat 1 huruf b.
Salah satu penyebab kenaikan itu adalah Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang sekarang 100% dikelola Pertamina.