Perjanjian dagang ini diharapkan dapat meningkatkan nilai pedagangan kedua negara dari US$ 1,3 miliar pada 2016 menjadi US$ 10 miliar pada 2023.
Jokowi Turki
Laily Rachev|Biro Pers Setpres

Pemerintah Indonesia dan Turki sepakat untuk meluncurkan perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) pada Desember mendatang. Ini merupakan komitmen kedua negara dalam merealisasikan perjanjian dagang.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menyatakan hingga peluncuran CEPA pada akhir tahun, Indonesia dan Turki akan terus menjalankan berbagai diskusi. "Kami berbicara bagaimana CEPA dimulai dengan trade in goods dulu," kata Iman usai bertemu dengan Deputi Perdana Menteri Turki Fikri Isik di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (12/10).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Sambil menunggu peluncuran CEPA, kedua pihak bakal membahas modalitas untuk mendapatkan pembagian tarif. Rencananya, 75% dari keseluruhan tarif yang dikenakan seluruh produk dalam CEPA bakal langsung dihilangkan begitu perjanjian dagang diluncurkan. Sisanya akan menyusul sesuai kesepakatan.

"Sisanya, lebih sensitif lagi akan dibahas berapa panjang waktu untuk diturunkannya," ujar Iman.

Menurut Iman, jenis barang yang akan dibebaskan tarif impornya disesuaikan dengan tingkat kemampuan produksi masing-masing negara. Beberapa produk yang cukup sensitif seperti bahan pangan akan dimasukkan dalam 25% produk yang tidak akan langsung dibebaskan bea masuknya.

Negosiasi mengenai komoditas ini menggunakan pendekatan yang dalam dengan rentang waktu 18 bulan. Ketika pembahasan selesai, penandatanganan dan ratifikasi akan dilakukan supaya implementasinya bisa terlaksana. Lebih jauh lagi, kedua negara akan menggunakan momentum kesepakatan nanti untuk membahas tentang investasi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah bersepakat untuk meluncurkan negosiasi kerja sama perdagangan bebas, Juli lalu. Keduanya menargetkan peningkatan nilai pedagangan hingga US$ 10 miliar pada 2023.

Sementara, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), perdagangan Indonesia dan Turki pada 2016 mencapai US$ 1,3 miliar dengan surplus untuk Indonesia sebesar US$ 712 juta.

Grafik: Nilai Ekspor-Impor Indonesia-Turki 2012-Maret 2017
Nilai Ekspor-Impor Indonesia-Turki 2012-Maret 2017

Perundingan dagang yang akan dijalankan dengan Turki dilakukan untuk mengejar ketinggalan dari negara tetangga. Iman menyebut, Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement / FTA) antara Malaysia - Turki yang berlaku sejak 2015 telah menggerus pasar Indonesia.

Setelah adanya perjanjian itu, pada 2016 Ekspor Malaysia ke Turki langsung melonjak 49,11%. “Sebaliknya, pada saat yang sama impor Turki dari Indonesia turun 13,03%," kata Iman.

Dampak terbesar perdagangan bebas yang dijalin Malaysia adalah perubahan pangsa pasar minyak sawit Indonesia di pasar Turki. Pada 2014, Kementerian Perdagangan mencatat, pangsa pasar minyak sawit Indonesia di Turki masih mencapai 64,71%. Angka itu merosot drastis hingga tinggal 1,32% pada 2016. Sebaliknya, pada saat yang sama pangsa pasar sawit Malaysia melonjak dari 34,56% menjadi 97,87%

Michael Reily
Artikel Terkait
Sebelumnya seluruh retribusi pasar masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, dana pengelolaan pasar menunggu anggaran dari daerah.
"Meski CEO untuk Piala Dunia 2022 tidak sempat hadir, kami sudah ada pembicaraan untuk ikut menjadi konsorsium (kontraktor)," ujarnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi kinerja ekspor dan impor bakal kembali menanjak menjelang akhir tahun.