Mencari Peruntungan Kedua Dana Tiongkok di Jalur Sutera
Pertemuan Luhut Binsar Pandjaitan dan beberapa pejabat sebuah perusahaan Tiongkok di Beijing pada Sabtu malam kemarin seolah bonus sampingan dalam kunjungan resminya ke Negeri Panda tersebut. Kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini, perwakilan perusahaan Tiongkok tadi menyampaikan minatnya untuk menanamkan modal di Indonesia.
Mereka hendak masuk ke sektor manufaktur dengan membangun pabrik baja, karbon, dan pengembangan industri baterai lithium untuk mobil listrik. Lokasinya kemungkinan di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Halmahera Utara, Maluku Utara. Taksiran investasinya US$ 10 miliar, sekitar Rp 163,2 trilun, angka yang memungkinkan untuk memperoleh insentif pajak karena di atas US$ 2,5 miliar. (Baca: Luhut Tawarkan Kawasan Industri Kuala Tanjung ke Tiongkok dan AS).
Bila terealisasi, tentu ini berkah sendiri. Sebab, lawatan Luhut, yang didampingi beberapa pejabat seperti Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong, ini sejatinya dalam rangkaian pertemuan Belt and Road Initiative. Kerangka kerja sama internasional yang dimotori Tiongkok tersebut dikenal juga dengan One Belt One Road (OBOR).
Dalam kesempatan itu, Luhut menawarkan beberapa proyek infrastruktur di Indonesia. Di Sumatera Utara, dia mengajak investor Cina untuk membangunan Kuala Tanjung Internasional Hub Port and Industrial Estate. Demikian juga dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke. Proyek lainnya yaitu Kuala Namu International Airport and Aerocity dan Danau Toba MICE dan Pariwisata.
Sementara untuk wilayah Kalimantan Utara, proyek yang ditawarkan yakni pengembangan kawasan industri klaster smelter alumina dan alumunium dan klaster energi. Ada pula kawasan industri dan pelabuhan internasional Tanah Kuning. Masih di sektor energi, akan dikembangkan juga Pembangkit Listrik Tenaga Air Bulungan.
Wilayah investasi terakhir yang dijajakan ke Negeri Tembok Raksasa yaitu di kawasan Sulawesi Utara. Proyeknya seperti pembangunan Pelabuhan Internasional Bitung dan Kawasan Industri Bitung, dan Manado. Selain itu Lembe MICE dan sektor pariwisata di sana.
Rencananya, proyek-proyek tersebut akan melalui skema pembiayaan alternatif, di antaranya pendanaan campuran (blended finance) dan kerja sama antara pemerintah dan swasta (public private partnership). “Skema itu sekarang berkembang. Seperti LRT yang di Jakarta tinggal dibiayai pemerintah 25 persen dari APBN. Sisanya kami peroleh dari market,” kata Luhut.
Hadirnya luhut dalam Belt and Road Initiative ini merupakan kali kedua. Pertengah Mei tahun lalu, Luhut juga datang ke Cina untuk agenda yang sama. Ketika itu, Indonesia menawarkan sejumlah proyek infrastruktur senilai US$ 201,6 miliar atau sekitar Rp 2.700 triliun. Proposal proyek tersebar di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara.
