Pemerintah Jamin Pasokan Bahan Pokok Mencukupi saat Ramadan
Pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok selama puasa dan Lebaran. Upaya pemenuhan pasokan bahan pangan dilakukan lewat produksi dalam negeri maupun impor serta memotong rantai distribusi guna menekan harga di tingkat konsumen.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengaku optimistis ketersediaan bahan pangan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama puasa dan Lebaran. “Secara nasional semua komoditas strategis melebihi kebutuhan masyarakat,” kata Agung kepada Katadata, Kamis (3/5).
Menurut data Tim Komisi Permintaan dan Penawaran dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, kebutuhan daging sapi dan kerbau pada bulan puasa, yaitu pada pertengahan Mei dan Juni jumlahnya sekitar 116.471 ton. Dengan pasokan daging dalam negeri sebesar 70.882 ton, maka masih ada kekurangan pasokan sekitar 45.589 ton.
(Baca : Menjelang Ramadan, Harga Kebutuhan Pokok Mulai Naik)
Namun defisit rencananya dipenuhi lewat impor sapi bakalan siap potong sebanyak 178.956 ekor atau 35.612 ton, kerbau bakalan siap potong 497 ekor atau 98 ton, daging kerbau impor Bulog 6.186 ton, daging sapi 62 perusahaan importir 15.054 ton, dan jeroan sapi sebanyak 580 ton. Dengan begitu akan ada surplus daging sapi dari impor sebesar 11.941 ton.
Sedangkan untuk daging ayam, kebutuhan masyarakat sebanyak 535.159 ton bisa dipenuhi dengan ketersediaan produksi lokal yang mencapai 626.085 ton. Sehingga, masih ada surplus daging ayam sekitar 90.926 ton.
Sementara itu, permintaan masyarakat telur ayam juga cukup tinggi selama Ramadan. Kementan mencaat, permintaan telur selama puasa dan Lebaran bisa mecapai 485.831 ton. Adapun ketersediaan telur, sepenuhnya akan berasal dari produksi dalam negeri sebanyak 521.335 ton. Alhasil, masih ada kelebihan pasokan telur 35.504 ton.
Meski demikian, harga ayam dan telur diprediksi akan naik sejalan dengan lonjakan permintaan masyarakat Sebagai upaya memenuhi permintaan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebelumnya juga sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menjual produk Gabungan Kelompok Tani di 43 titik PD Pasar Jaya. Pasalnya, sebagai ibukota negara, Jakarta tidak memiliki hasil produksi sendiri untuk memenuhi permintaan konsumen.
Untuk daerah lain, pihaknya akan mengaktifkan Toko Tani daerah serta menggiatkan penjualan secara online lewat aplikasi e-commerce di 20 provinsi yang produksinya belum meadai. “Kami mengupayakan supaya rantai pasok jadi lebih singkat,” ujarnya.
