Impor Beras Ditambah Lagi, Petani Pertanyakan Data Produksi Kementan

Michael Reily
17 Mei 2018, 11:55
Petani Menanam Padi
ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Dua orang buruh tani menanam padi di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, Jumat (3/3). Bedasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai tukar petani nasional pada Februari 2017 mengalami penurunan dibanding Januari 2017, yaitu 100,91 menjadi 100,33. Penurunan nilai tukar petani tersebut disebabkan Indeks Harga yang Diterima Petani turun sebesar 0,24 persen sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani mengalami kenaikan sebesar 0,34 persen.

Kebijakan pemerintah terkait penambahan kuota impor beras  500 ribu ton menuai perdebatan di lingkup petani dan pedagang. Petani mempertanyakan data produksi beras dan padi, padahal sebelumnya Kementerian Pertanian menyebut stok beras surplus. Sedangkan pedagang menganggap  impor  masih dalam batas wajar asal tidak dilakukan saat musim panen.

Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menuturkan perhitungan impor beras semestinya mengacu pada data produksi nasional berbanding kebutuhan konsumsi . Namun dia menduga ada ketidakakuratan data produksi sehinga pada akhirnya memicu kebijakan penambahan impor beras.

“Tidak ada kepastian tentang data produksi kita, tapi Menteri Pertanian bilang surplus,” katanya kepada Katadata, Rabu (16/5).

Sebelumnya Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi menuturkan, pasokan dan produksi beras telah berada di tingkat aman. 

Menurut perhitungan Kementan, dengan produktivitas padi sebesar 3 ton sampai 3,5 ton per hektare, maka produksi beras diprediksi bisa mencapai 3 juta sampai 3,5 juta ton.  Konsumsi nasional saat ini terhitung sebesar 2,5 juta ton per bulan.

Selain itu, pasokan beras juga diperkirakan aman karena stok beras di  gudang Bulog pada 16 Mei 2018 telah mencapai 1,28 juta ton dan masih ada lebih dari 40 ribu ton yang tersimpan di Pasar Induk Beras Cipinang. Karenanya, Kementan yakin dengan perhitungan stok tersebut bisa memenuhi kebutuhan beras masyarakat.

Namun perbedaan pernyataan  angka produksi dengan kebijakan impor tambahan menyebabkan serikat petani  cukup kebingungan, hingga  mengusulkan supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) megevaluasi kinerja Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Pasalnya, banyak juga program Kementerian Pertanian yang dinilai tidak efektif dalam menjaga pasokan produksi.

(Baca : Kementan Sesalkan Keputusan Impor Beras Tambahan)

Halaman:
Editor: Ekarina
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...