Kemendagri Siap Pecat Iriawan Jika Tak Netral dalam Pilkada Jawa Barat
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Komjen (Pol) Iriawan dapat bersikap netral dan tidak melakukan mobilisasi massa untuk memenangkan salah satu pasangan calon selama Pilkada berlangsung. Jika hal itu terjadi, Kemendagri menyebut tak akan segan mencopot Iriawan dari jabatannya saat ini.
Saat ini, muncul kekhawatiran adanya konflik kepentingan antara Iriawan dengan pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan. Alasannya, Iriawan dianggap dapat membantu pasangan tersebut lantaran dia dan Anton sebelumnya berasal dari instansi yang sama yakni Polri.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, Iriawan tak mungkin bisa memobilisasi massa memenangkan Hasanuddin-Anton lantaran rentang waktu pemungutan suara Pilkada Jawa Barat cukup pendek atau akan dilangsungkan pada 27 Juni 2018. Sedangkan kampanye Pilkada sendiri akan berakhir pada 24 Juni 2018.
Sementara, berdasarkan hasil survei Indo Barometer yang dirilis Rabu (20/6), elektabilitas Hasanuddin-Anton hanya sebesar 5%. Posisi elektabilitas Hasanuddin-Anton berada paling buncit di antara para pesaingnya.
Elektabilitas Ridwan Kamil - UU Ruzhanul Ulum dalam Pilkada Jawa Barat sebesar 36,9%, Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi mendapatkan elektabilitas sebesar 30,1%, dan elektabilitas Sudrajat - Ahmad Syaikhu sebesar 6,1%.
"Jarak 2-3 hari dengan posisi hasil survei seperti ini kan enggak mungkin mobilisasi itu," kata Soni, panggilan Sumarsono, di kantornya, Jakarta, Kamis (21/6).
Kalaupun Iriawan nantinya terbukti melakukan mobilisasi massa untuk mendukung pasangan calon tertentu, Soni mengatakan Kemendagri tak segan memberhentikannya. Menurut Soni, hal ini sudah menjadi komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas selama Pilkada.
(Baca Juga : Mendagri Klaim Komjen Iriawan Jabat Pj Gubernur Jabar sesuai Aturan)
"Kalau besok Pak Iriawan memilih salah satu pasangan calon yang dicurigai tadi, ternyata itu menjadi pemenang, silakan digugat juga tidak apa. Langsung laporkan, ada bukti, pecat," kata Soni.
Soni mengatakan, Iriawan dipilih dengan berbagai pertimbangan matang. Salah satunya karena Iriawan dianggap menguasai persoalan di Jawa Barat.
Iriawan merupakan warga asli Jawa Barat. Iriawan juga pernah menjadi Kapolda Jawa Barat sehingga dianggap mengetahui masalah keamanan di sana. Pertimbangan lainnya karena sebagai mantan Kapolda, Iriawan tentu kerap berhubungan dengan pelayanan pemerintah.
Selain itu, pemilihan Iriawan juga mempertimbangkan masukan berbagai pihak. Soni menjelaskan, awalnya ada tiga kandidat yang diwacanakan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Namun atas masukan dari berbagai tokoh Jawa Barat, seperti mantan Gubernur Jawa Barat Solihin Gautama Purwanegara, akhirnya dipilihlah Iriawan.
"Jadi saya kira kompetensilah yang membuat beliau jadi pertimbangan. Tapi tentunya ada pertimbangan lain saya juga tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait hal itu," kata Soni.
