Jokowi Sisihkan Rp 34,1 Triliun Anggaran 2019 untuk Belanja Prioritas

Ameidyo Daud Nasution
18 Juli 2018, 19:46
Kabinet
ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat.

Presiden Joko Widodo meminta Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mengurangi belanja barang sebesar Rp 34,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Dia ingin mengalihkannya anggaran tersebut untuk belanja prioritas yang lebih produktif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan beberapa program prioritas tersebut adalah perbaikan sekolah hingga pembangunan pasar. "Ada Rp 34,1 triliun dari pagu indikatif awal K/L yang kami lakukan pendisiplinan," ujarnya usai sidang kabinet paripurna membahas anggaran 2019 di Istana Bogor, Rabu (18/7).

(Baca: Anggaran Subsidi Solar dan Elpiji Tahun 2019 Naik)

Sri menjelaskan Jokowi akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) khusus untuk program prioritas ini. Inpres ini diperlukan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat mengeksekusi pembangunannya. Awalnya perbaikan sekolah merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

"Presiden instruksikan Menteri PUPR untuk menjalankan program bersifat fisik walaupun anggarannya pendidikan," kata Sri. (Baca: 2 Kementerian Infrastruktur Minta Anggaran Rp 146 Triliun untuk 2019)

Dalam pengantar sidang, Jokowi meminta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sehat, realistis, dan tidak mengada-ada. Jokowi mengatakan APBN tahun depan tak hanya harus menguatkan ekonomi dalam negeri. Namun di sisi lain dapat mengantisipasi ketidakpastian global.

Selain itu dia menginginkan momentum pertumbuhan ekonomi terjaga. Untuk menghadapi situasi tersebut, dia mengatakan kuncinya adalah harmonisasi kebijaka fiskal dengan moneter. "Digarisbawahi, jangan sampai mengada-ada," kata Jokowi. (Baca: Tertinggi, Anggaran Kementerian Pertahanan 2019 Diajukan Rp 106 T)

Jokowi juga meminta instrumen penerimaan negara menjadi kunci untuk menggerakkan ekonomi serta menjaga iklim usaha. Oleh sebab itu akan ada rapat kembali secara khusus untuk membahas insentif investasi. Salah satunya langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan industri pariwisata. Karena industri ini bisa mendatangkan banyak devisa yang diperlukan bagi Indonesia.

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...