Ajak UMKM Melantai di Bursa, OJK Bikin Peraturan Khusus

Penulis: Ihya Ulum Aldin

Editor: Dini Hariyanti

Jum'at 10/8/2018, 18.09 WIB

OJK hendak menerbitkan beleid yang mengatur agar pengusaha UMKM masuk ke pasar modal.

GELAR INOVASI PRODUK UMKM
ANTARA FOTO/R Rekotomo
Penjaga stan menjelaskan tentang berbagai produk kerajinan kepada calon konsumen saat Gelar Inovasi Produk UMKM, Koperasi dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/3). Pameran yang menampilkan beragam produk industri kreatif dari berbagai wilayah dan UMKM mitra binaan BUMN di Indonesia itu bertujuan untuk meningkatkan akses pemasaran bagi produk unggulan dan potensi daerah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur secara tertulis soal ajakan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk melantai di bursa.

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pihaknya menginginkan UMKM mencatatkan diri sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Otoritas hendak menunjukkan bahwa pasar modal dapat diakses semua lapisan masyarakat.

 

"Bukan hanya pemodal besar yang kita tuntut mengakses (pasar modal) tetapi UMKM juga diharapkan bisa menikmati akses ke pasar modal, baik penghimpunan dana maupun investasi," katanya, di Jakarta, Jumat (10/8).

 

Namun, sejauh ini belum ada peraturan resmi dari OJK terkait hal tersebut. Otoritas menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan merilisnya supaya pengusaha UMKM bisa ikut menjaring dana melalui aksi korporasi di pasar modal.

 

Para pelaku UMKM diharapkan turut menerbitkan instrumen pasar modal, semisal surat utang. "Proses bisnis yang transparan dan objektif membuat investor lebih percaya kepada pasar modal, baik untuk menghimpun dana maupun investasi," ujar Wimboh.

 

(Baca juga: Pilpres 2019, Pasar Modal Kebal terhadap Dinamika Politik)

 

Selain itu, otoritas juga terus mengupayakan peningkatan literasi keuangan di Indonesia. Pasalnya, pemahaman masyarakat terkait produk-produk pasar keuangan relatif terbatas terutama mereka yang di luar perkotaan.

 

Semakin banyak masyarakat paham tentang ragam produk jasa keuangan diharapkan berkorelasi positif terhadap peningkatan jumlah emiten. Apalagi, pemerintah sedang giat merealisasikan berbagai pembangunan. Nah, pasar modal diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam pendanaan proyek.

 

"Kami harapkan pasar modal lebih bersinergi dengan semua stakeholders, baik (tingkat) pusat maupun daerah, baik pemerintah maupun swasta, dan lain sebagainya," tutur Wimboh.