Serangkaian Proses Harus Dilalui Agar LRT Bisa Beroperasi Penuh
Serangkaian proses masih harus dilalui kereta listrik ringan (Light Rail Transit/LRT) agar bisa beroperasi secara penuh. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryanto menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus diselesaikan, seperti uji coba operasi hingga perizinan.
"Untuk benar-benar LRT beroperasi secara full, banyak sekali persyaratannya. Bahkan untuk uji statis dan dinamis, dibutuhkan uji coba 1.000-2.000 jam. Kami ingin menerapkan benar-benar uji coba 2.000 jam," kata Dwi di kantornya, Jakarta, Kamis (9/8).
Uji coba selama 2000 jam ini, dilakukan sejalan dengan proses perizinan yang harus diselesaikan. Paling utama adalah izin mengenai usaha prasarana perkeretaapian. Izin tersebut dan izin sarana, merupakan dasar bagi Kementerian Perhubungan mengeluarkan Rekomendasi Operasi.
(Baca: Menhub Pesimistis LRT Jakpro Rampung Sebelum Asian Games)
Dwi menjelaskan usaha prasarana perkeretaapian dipengaruhi oleh dua isu, yaitu bentuk kerja sama dan besaran tarif LRT. Skema kerja samanya bisa berupa Build Transfer Operation (BTO) atau Build Operation Transfer (BOT). BTO merupakan skema kerja sama di mana adanya transfer bangunan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dioperasikan. Sedangkan, BOT, prasarana diserahkan setelah LRT dioperasikan dalam waktu tertentu.
Untuk masalah tarif, Dwi mengatakan masih menunggu usulan dari Pemprov DKI Jakarta. Usulan ini nantinya akan ditetapkan Pemprov bersama Pemerintah Pusat.
"Kalau lebih rendah dari (harga tiket) keekonomian, tentu ada hubungan dengan PSO (Public Service Obligation) atau subsidi pemerintah, baik Pemprov maupun Pemerintah Pusat," kata Dwi. Adapun besaran tarif keekonomian yang diajukan perusahaan sebesar Rp 15.800.
