Langkah Realistis Pemerintah Hadapi Defisit
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa keran impor belum memungkinkan untuk disetop. Guna memperbaiki Neraca Perdagangan Indonesia (NPI), yang dapat dilakukan pemerintah masih sebatas pengendalian arus barang impor.
Belum lama ini, Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa NPI kuartal kedua tahun ini mengalami defisit sebesar US$ 4,3 miliar. Jumlah ini membengkak dibandingkan kuartal pertama sebesar US$ 3,9 miliar, bahkan yang terburuk dalam tiga tahun terakhir.
(Baca juga: Impor Migas Naik, Defisit Transaksi Berjalan Juni Terburuk Sejak 2014)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sejatinya hendak menyetop dalam jangka panjang. Tapi, yang kini dapat diupayakan ialah memperlambat aliran masuk barang impor. Pasalnya, sejumlah sektor industri tetap membutuhkan bahan baku dari luar negeri.
Sejalan dengan pengendalian arus impor maka diperlukan ketersediaan barang subtitusi dari dalam negeri. Darmin mencontohkan, di bidang energi ada program campuran bahan bakar nabati 20% di dalam solar (B20). Kebijakan ini akan dimuat dalam peraturan presiden (perpres).
“Di sana (B20) akan di atur bahwa akan dilakukan pencampuran (biofuel). Pertamina sebagai produsen BBM di dalam negeri juga akan melakukan pencampuran ini,” tuturnya di sela pertemuan dengan pengusaha Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (15/8) malam.
B20 diyakini akan memberikan hasil yang relatif cepat terkait upaya pengendalian impor. Asalkan, imbuh Darmin, tidak ada pihak yang ‘nakal’. Dengan kata lain, pemerintah optimistis program ini ampuh asalkan seluruh pemangku kepentingan terkait menjalankan sesuai aturan.
(Baca juga: BI: B20 Bantu Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan)
Pemerintah agaknya punya misi lain melalui upaya subtitusi produk impor, yakni peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Konsep TKDN berlaku pada seluruh lapangan usaha termasuk proyek infrastruktur.
