Kalah dalam Sengketa Besi dan Baja, RI Akan Ikuti Rekomendasi WTO
Pemerintah Indonesia kembali menghadapi persoalan kebijakan perdagangan dengan organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO) terkait sengketa penetapan safeguard atau tindak pengamanan pasar dalam negeri untuk komoditas besi dan baja jenis galvalume.
WTO menilai, penerapan safeguard Indonesia tak sesuai dengan disiplin perdagangan dunia, sehingga organisasi perdagangan yang bermarkas di Jenewa, Swiss itu pada 15 Agustus 2018 lalu memenangkan Taipei dan Vietnam terkait sengketa yang terdaftar dalam Dispute Settlement (DS) 490 dan 496.
"Langkah yang diterapkan oleh Indonesia pada impor galvalume bukanlah tindak pengamanan yang tunduk pada disiplin perlindungan perdagangan WTO," bunyi pernyataan WTO dalam situs resminya seperti yang dikutip Senin (20/8).
(Baca : Buntut Sengketa Dagang, WTO juga Minta RI Merevisi 3 Undang-Undang)
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyatakan Indonesia akan ikut rekomendasi WTO. “Kita harus patuh untuk mengubah ketentuan sesuai konklusi dan rekomendasi,” kata Oke di Jakarta, Senin (20/8).
Berdasarkan dokumen DS 490 dan 496, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) telah mengenakan bea masuk terhadap besi dan baja dengan kode Harmonization System (HS) 7210.61.11.00. Tarif impor besi dan baja tercantum pada No. 137.1/PMK.011/2014 yang terbit pada 22 Juli 2014.
Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tersebut, Indonesia meningkatkan tarif Most Favor Nation (MFN) dari 12.5% menjadi 20% pada Mei 2015. Namun, Indonesia mengecualikan kenaikan tarif untuk empat mitra dagang regional.
