Kemenhub Akan Mereformasi Logistik di Lombok

Penulis: Ihya Ulum Aldin

Editor: Safrezi Fitra

Senin 10/9/2018, 10.10 WIB

"Kami cari model bisnis yang paling tepat dan paling cepat. Supaya ekspor dari NTB bisa cepat keluar. Kami cari model bisnis yang pas,” kata Budi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
ANTARA FOTO | Akbar Tado
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempersiapkan program reformasi logistik di Nusa Tenggara Barat (NTB). Program ini dilakukan untuk mendukung pembangunan kembali provinsi tersebut, setelah musibah gempa yang terjadi di Lombok. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan melakukan inventarisasi terlebih dahulu terhadap berapa jumlah pelabuhan yang ada. Kemudian, akan dikaji efektivitas dari pelabuhan-pelabuhan tersebut. Hasilnya, akan bisa ditentukan apakah harus menambah jumlah pelabuhan atau hanya melakukan intensifikasi terhadap pelabuhan yang ada.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Yang pasti, kami cari model bisnis yang paling tepat dan paling cepat. Supaya ekspor dari NTB bisa cepat keluar. Kami cari model bisnis yang pas,” kata Budi dikutip dari siaran resmi saat pembukaan Sail Moyo Tambora 2018 di Pelabuhan Badas, Sumbawa, Minggu (9/9).

(Baca: Jokowi Perintahkan 19 Menteri Percepat Pemulihan Pascagempa Lombok

Rencananya, Kemenhub akan membuat pelabuhan yang ada di NTB menjadi lebih produktif dengan mencari satu model bisnis yang tepat. Tujuannya, agar proses bongkar-muat barang semakin bagus dan pengiriman logistik bisa lebih cepat.

Budi menilai, persoalan yang terjadi terkait pelabuhan di NTB saat ini adalah bagaimana meningkatkan produktivitas pelabuhan tersebut. Infrastruktur logistik ini harus siap dalam mengantisipasi dan menampung peningkatan arus barang-barang, baik yang keluar maupun yang masuk ke NTB.

“Bersamaan dengan itu, kami menyediakan beasiswa dan vokasi kepada masyarakat NTB agar memiliki kompetensi yang lebih baik,” ujar Budi

(Baca: Bos IMF Akan Kunjungi Lombok Bantu Korban Gempa)

Terkait gempa, pemerintah mencatat data sementara rumah yang rusak saat ini sebanyak 31.991 unit. Jumlah tersebut sudah terverifikasi rusak berat. Dari jumlah itu sebanyak 20.546 unit di Pulau Lombok sudah dikeluarkan SK (Surat Keputusan) Bupati Lombok dan 2.477 unit di Pulau Sumbawa dalam proses pendataan dan pembuatan SK Bupati setempat. 

Sekjen PUPR Anita Firmanti mengatakan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi NTB telah menyiapkan pasokan bahan material untuk perbaikan infrastruktur di daerah tersebut. Mereka membangun depo bangunan di setiap kecamatan dalam jumlah cukup dan harga terjangkau.

 

(Baca: Jokowi Minta Rumah Tahan Gempa Dibangun di Lombok)