MA Batalkan Lagi Peraturan Menhub, Syarat Taksi Online Lebih Ringan

Penulis: Pingit Aria

Rabu 12/9/2018, 19.59 WIB

Kini, mitra pengemudi bisa memiliki armada taksi online-nya sendiri tanpa harus membentuk koperasi.

taksi online
ANTARA/Wahyu Putro
Seorang pengguna menunjukkan aplikasi taksi online di Jakarta, Sabtu (1/4).

Mahkamah Agung (MA) kembali mencabut aturan transportasi online. Akibatnya, aturan yang mewajibkan armada taksi online ditempel stiker, hingga dimiliki oleh badan hukum dibatalkan.

MA memerintahkan Menteri Perhubungan mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Alasannya, regulasi itu dinilai sebagai pemuatan ulang materi norma yang telah dibatalkan oleh Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 tanggal 20 juni 2017.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

“Dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum,” demikian dilansir panitera MA dalam website-nya, Rabu (12/9).

Di antara pasal-pasal yang dibatalkan adalah: pasal 6 ayat 1 huruf e mengenai besaran tarif, Pasal 27 ayat 1 huruf d mengenai kewajiban pemasangan stiker, Pasal 27 ayat 1 huruf f tentang kelengkapan dokumen perjalanan, dan pasal 27 ayat 2 soal ukuran tulisan identitas kendaraan.

Selain itu, ada pasal 38 huruf a, b, dan huruf c mengenai kewajiban badan usaha sebagai pemilik armada taksi online. Lalu, pasal 31 ayat 1 tentang rencana jumlah armada di daerah, dan pasal 39 ayat 2 tentang kewajiban pemilik armada perseorangan membentuk koperasi.

(Baca juga: Pemerintah Siap Intervensi Tarif Ojek Online

Kemudian, pasal 40; pasal 48 ayat 10 huruf a angka 2, huruf b angka 2, ayat 11 huruf a angka 3, dan ayat 11 huruf b angka 3; pasal 51 ayat 9 huruf a angka 3, ayat 10 huruf a angka 3; pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b; serta Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2, tentang perizinan.

Terakhir, pasal 65 huruf a, b, dan c tentang larangan aplikator merekrut pengemudi dan memberikan akses aplikasinya, serta pasal 72 ayat 5 huruf c tentang kealpaan dalam pemasangan tanda khusus kendaraan yang tak lagi dianggap sebagai pelanggaran.

Lalu, apa komentar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal ini? "Saya belum pelajari,” katanya, melalui pesan singkat.