Jokowi Lobi Presiden Vietnam untuk Permudah Ekspor Mobil Indonesia

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Muchamad Nafi

Kamis 13/9/2018, 18.47 WIB

Pihak Vietnam meminta Indonesia memberi keleluasaan terhadap penerapan tingkat kandungan dalam negeri untuk produk ponsel.

Presiden Jokowi berfoto bersama para pemimpin ASEAN
www.setkab.go.id
Presiden Jokowi berfoto bersama para pemimpin ASEAN lainnya pada WEF on ASEAN, di Hanoi, Vietnam, Rabu (12/9)

Pemerintah melobi Vietnam untuk meninjau kembali kebijakan inspeksi ganda alias double inspection terhadap produk otomotif. Harapannya, ekspor mobil Indonesia ke Vietnam dapat lebih mudah.

Permintaan itu diajukan Indonesia saat Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Vietnam Trần Đại Quang, Selasa (11/9). Pertemuan keduanya diadakan di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi. Bila negosiasi ini berhasil, kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, ekspor mobil ke Vietnam akan kembali normal.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca: Ke Vietnam, Jokowi Akan Bicarakan Hambatan Ekspor Otomotif)

Beberapa bulan terakhir, ada dua aturan yang membebani eksportir otomotif, yakni Prime Minister Decree No. 116/2017/ND-CP dan Circular No 03/2018. Imbasnya, kendaraan dari negara lain harus mendapatkan persetujuan vehicle type approval (VTA) oleh instansi berwenang Vietnam. Semenjak kebijakan tersebut diberlakukan, ekspor mobil Indonesia ke negara itu pada Januari-Juli 2018 hanya 1.528 unit. 

Padahal, jumlah pengapalan mobil Indonesia ke Vietnam sebelumnya lumayan besar, yakni sekitar 30-40 ribu unit per tahun. Jumlah tersebut mencapai 17,7 % dari total ekspor kendaraan nasional yang rata-rata 225 ribu unit per tahun. “Oleh karena itu perlu ditinjau kembali kebijakan tentang double inspection,” kata Airlangga melalui keterangan resminya yang diterima Katadata.co.id, Kamis (13/9).

Selain otomotif, Indonesia juga meminta Vietnam untuk meringankan pajak ekspor semen. Dari pertemuan tersebut, Airlangga mengklaim pemerintah Vietnam menjanjikan akan menyelesaikan persoalannya dengan memperhatikan peraturan dan hukum yang mereka miliki.

(Baca pula: Dorong Pemulihan Pasar Vietnam, Pemerintah Ubah Sertifikat Kendaraan)

Sementara itu, pihak Vietnam meminta Indonesia memberi keleluasaan terhadap penerapan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk produk ponsel. Vietnam juga menanyakan mengenai bea masuk yang dikenakan Indonesia untuk produk baja impor dari Vietnam.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) sebelumnya telah mengenakan bea masuk terhadap besi dan baja dengan kode harmonization system (HS) 7210.61.11.00. Tarif impor besi dan baja tercantum pada No. 137.1/PMK.011/2014 yang terbit pada 22 Juli 2014.

Berdasarkan PMK (peraturan menteri keuangan) tersebut, Indonesia meningkatkan tarif most favor nation (MFN) dari 12.5 menjadi 20 % pada Mei 2015. Namun, Indonesia mengecualikan kenaikan tarif untuk empat mitra dagang regional.

Dua dari keempat perjanjian dagang regional tersebut yaitu Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)-China Free Trade Agreement (12.5 %) dan ASEAN-Korea Free Trade Agreement (10 %). Dua lainnya yakni ASEAN Trade in Goods Agreement (0 %) dan the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (12.5 %).

Tindak pengamanan pasar atau safeguard tersebut kemudian disengketakan Taipei dan Vienam ke organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO) yang terdaftar dalam Dispute Settlement (DS) 490 dan 496. Pada 15 Agustus 2018, WTO memutus upaya safeguard Indonesia tak sesuai disiplin perdagangan dunia.

Menurut Airlangga, Jokowi meminta waktu untuk segera menyesuaikan keputusan WTO tersebut. Airlangga mengklaim Indonesia menghargai keputusan lembaga arbitrase yang bermarkas di Jenewa, Swiss itu.

(Baca: Kalah dalam Sengketa Besi dan Baja, RI Akan Ikuti Rekomendasi WTO)

Dia pun berharap segala hambatan perdagangan kedua negara dapat diselesaikan ketika pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-WB) 2018 di Bali. Rencananya, perhelatan tersebut berlangsungkan pada 8-14 Oktober 2018. “Jadi di Bali sudah mendapatkan progres dari hasil pembicaraan bilateral di Hanoi ini,” kata Airlangga.