Rekomendasi KKI 2018 akan Jadi Perpres Kebudayaan
Kongres Kebudayaan Indonesia KKI 2018 akan menyerahkan hasil rekomendasi untuk dijadikan landasan startegi kebudayaan. Startegi akan diteguhkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Kebudayaan. Direktur Jendral Kebudayaan Kementerian Pedidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan ini yang membuat KKI 2018 berbeda dengan sebelumnya. “Strategi kebudayaan akan diserahkan ke Presiden untuk membuat Perpres yang berdasarkan strategi pemajuan kebudayaan dan ini sama sekali belum pernah dilakukan di negeri ini,” katanya pasca penutupan Pra KKI 2018 yang berlangsung 4-6 November.
KKI merupakan musyawarah akbar lintas pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan bidang kebudayaan, di tingkat Pusat maupun Daerah yang digelar oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. KKI 2018 dirancang menjadi wadah perumusan agenda perencanaan pemajuan kebudayaan Indonesia.
Hasil KKI 2018 adalah Strategi Kebudayaan berupa dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan nasional dengan masa berlaku 20 tahun dam dapat diperbarui setiap 5 tahun. Artinya, strategi kebudayaan setelah dikukuhkan dalam perpres, akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Pembangungan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Pembangungan Jangka Panjang (RPJP). Kedua rancangan menjadi acuan program atau rencana kerja pemerintah saban tahunnya. Hilmar menjelaskan RPJMN juga dapat memberikan standar-standar bidang pekerjaan yang mungkin selama ini belum ada, sehingga ke depan tidak lagi ada pemberian pembayaran karena berdasarkan belas kasih.
Selain itu kata Hilmar rekomendasi ini bukan menjadi satu-satunya. Selanjutnya akan rekomendasi ke-12 hingga ke-26 yang akan dirumuskan secara mandiri. “Dukungan, penyerahan rekomendasi, dan masih akan terus terjadi,” tambahnya. Rumusan yang dibuat berupa butir-butir rekomendasi yang jumlahnya sangat banyak, sehingga akan menjadi kerja berat bagi tim perumus.
Beberapa rekomendasi dapat segera direalisasikan tanpa harus menunggu strategi pemajuan kebudayaan. “Strategi kebudayaan ini boleh dibilang abstrak, tidak semua rekomendasi akan masuk. Namun akan fokus kepada hal-hal yang sifatnya strategis,” tutup Hilmar.
