Presiden Minta Sistem Peringatan Dini Bencana Dievaluasi
Presiden Joko Widodo meminta agar jajarannya mengevaluasi sistem peringatan dini bencana di Indonesia. Sistem peringatan dini perlu dicek dan diuji secara berkala agar dapat bekerja dengan baik agar risiko bencana dapat diminimalisasi.
"Sehingga korban yang ada bisa kita hilangkan dan kita minimalkan," kata Jokowi ketika membuka Rapat Terbatas tentang Kebencanaan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/1). Rapat tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Bidang Polhukam Wiranto, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Kepala BNPB Doni Monardo.
Jokowi pun meminta agar edukasi kebencanaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dimulai sejak akhir Januari 2019. Dia meminta hal tersebut diplementasikan ke berbagai daerah, terutama yang memiliki potensi rawan bencana.
Lebih lanjut, Jokowi meminta agar koordinasi terkait kesiapan manajemen kebencanaan antarlembaga dapat ditingkatkan. Alhasil, berbagai elemen mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, TNI, ormas dan lembaga-lembaga donor dapat merespons cepat bencana yang terjadi. "Dan melakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan secara rutin," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta Kepala BNPB Letjend TNI Doni Monardo dapat mengawal upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Jokowi berharap upaya tersebut dapat segera diselesaikan oleh Doni. "Terutama yang di Lombok, Nusa Tenggara Barat kemudian berlanjut di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah dan baru ke Lampung dan Banten," kata Jokowi.
(Baca: Aksi Pemulihan Wisata Banten Pascatsunami Berlangsung 3 Bulan)
