Sri Mulyani Tanggapi Saran IMF Tentang Penurunan Beban Utang
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Christine Lagarde menyatakan penurunan beban utang pemerintah bisa memberikan ruang untuk menghadapi risiko perlambatan ekonomi. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pernyataan tersebut umumnya berlaku bagi negara dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi.
Ia menjelaskan, kalau dilihat dari Maastricht Agreement, rasio utang dibatasi sampai 60% terhadap PDB. "Sama seperti Undang-Undang Keuangan Negara, itu dianggap tinggi," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (23/1).
Menurut dia, banyak negara memang memiliki rasio utang hingga melebihi 60% terhadap PDB. Bahkan, negara berkembang dan negara maju juga banyak yang memiliki utang dengan rasio yang tinggi. Namun, rasio utang pemerintah Indonesia masih tergolong rendah yaitu hanya 30% terhadap PDB.
(Baca: Lonjakan Utang Rp 1.809 T di Era Jokowi, Ini Penjelasan Kemenkeu)
Meski rasio utang pemerintah Indonesia rendah, ia menjelaskan penarikan dan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati. Ini tercermin dari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didesain rendah. "Selain itu APBN itu dilihat secara keseluruhan, tidak hanya dari sisi utangnya," ujar dia.
Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pusat sebesar Rp 4.418,30 triliun pada akhir 2018, atau setara 29,98% terhadap PDB. Secara rinci, utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp 805,62 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.612,69 triliun.
(Baca: BI Sebut Indonesia Tidak Bisa Hidup Tanpa Utang Luar Negeri)
Sebelumnya, IMF juga sempat memperingatkan soal utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS). Menurut lembaga tersebut, negara dengan utang dolar AS akan membayar utang dengan biaya yang lebih tinggi lantaran adanya kenaikan bunga acuan AS. Selain itu, kenaikan kurs dolar AS juga turut mempersulit upaya negara berkembang dalam menutup utang.
