Kaji Penurunan PPh Badan, Kemenkeu Cermati Dampak ke Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan tengah mengkaji kemungkinan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Direktur Jenderal pajak Robert Pakpahan mengatakan, pengkajian di antaranya untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak mengganggu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sedang dikaji di tim kementerian keuangan, apa dampaknya, bagaimana sustainability-nya terhadap APBN, supaya hati-hati,” kata Robert ketika ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (23/1).
Wacana penurunan tarif PPh semakin mengemuka di tengah tren penurunan tarif serupa di dunia. Adapun penyesuaian tarif untuk meningkatkan daya tarik investasi dan bisnis. “Kami coba hitung bagaimana, kalau perlu melakukan adjustment,” ujarnya.
(Baca: Pengamat Pajak Usulkan Penurunan Tarif PPh Badan Secara Bertahap)
Adapun saat ini, menurut dia, tarif PPh badan yang berlaku di dalam negeri bukan yang paling tinggi. "Kalau dibandingkan ke Eropa, kita masih tidak tinggi-tinggi amat, karena banyak tarif PPh Badan di Eropa yang lebih tinggi dari kita," kata dia. Begitu juga di kawasan Asia Tenggara.
Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sempat menyinggung tentang pengkajian penurunan tarif PPh badan. Namun, penurunan tarif PPh disebutnya bukan hal yang mudah. Sebab, hal ini memerlukan perubahan Undang-Undang yang harus melalui proses legislatif terlebih dulu.
