KPK: Komitmen Jokowi dan Prabowo untuk Berantas Korupsi Belum Jelas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kedua pasangan calon dalam Pilpres 2019, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno belum memiliki komitmen yang jelas dalam pemberantasan korupsi. Kedua paslon ingin memperkuat KPK tetapi detail programnya belum tergambar jelas.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dalam Debat Pilpres 2019 putaran pertama, kedua paslon tidak secara rinci menyampaikan rencananya untuk memperkuat KPK. "Kalau kita lihat detailnya tuh, belum jelas dalam hal apa, terkait kelembagaan, regulasi, rencana aksi yang mestinya dilakukan," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/1).
Menurut Agus, komitmen tersebut sangat penting. Pasalnya, tanpa komitmen dari para pemimpin negara, Indonesia akan kesulitan menghilangkan budaya korupsi.
Lebih lanjut, Agus menilai agenda pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK. Agenda tersebut juga merupakan tanggung jawab pihak eksekutif dan legislatif.
Sebab, eksekutif merupakan pihak yang membuat peta jalan (roadmap) pemberantasan korupsi dan mengimplementasikannya. Sementara, legislatif dapat mendorong upaya pemberantasan korupsi melalui proses legislasi.
"Kapan roadmap-nya kira-kira korupsi itu akan bisa kita hilangkan, dan untuk mencapai tujuan tadi jalan apa yang akan dilakukan. Itu mestinya beliau yang punya komitmen," kata Agus.
KPK hanya dapat mengakselerasi agenda pemberantasan korupsi tersebut agar dapat optimal berjalan. Agus merasa bingung jika agenda pemberantasan korupsi tersebut hanya dibebankan ke lembaga yang dipimpinnya.
