Ekspor Melambat, Neraca Dagang Kuartal I 2019 Diramal Defisit US$ 3 M
Kondisi global belum fit benar. Beberapa lembaga keuangan internasional pun memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. IMF, misalnya, hanya menaruh angka 3,5 persen dari sebelumnya 3,7 persen. Akibatnya, permintaan dunia akan sejumlah komoditas menurun. Ekspor Indonesia ikut terpukul.
Dampak penurunan ekspor ini terlihat pada neraca perdagangan Januari kemarin. Bahkan beberapa ekonom meramal akan berlanjut setidaknya hingga kuartal pertama 2019. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan defisit neraca dagang pada triwulan pertama mencapai US$ 3 miliar.
Menurut dia, perlambatan permintaan eksporlah yang menjadi pangkal utama. “Beberapa bulan ke depan masih defisit. Selama triwulan satu sekitar US$ 3 miliar,” kata Faisal kepada Katadata.co.id, Jumat (15/2). Menurutnya, perlambatan permintaan terjadi pada mitra utama Indonesia selain Tiongkok.
(Baca: Darmin Nilai Defisit Dagang RI Membengkak karena Pelemahan Tiongkok)
Di sisi lain, kebijakan pemerintah dinilai belum memberikan efek besar. Implementasi program biodiesel 20 % (B20) masih terkendala. Akibatnya, efek kebijakan tersebut belum berdampak secara signifikan, terutama dalam waktu dekat.
Sementara itu, kenaian tarif pajak penghasilan (PPh) impor barang konsumsi sebenarnya telah menunjukkan efek pada berkurangnya barang-barang dari luar negeri. Namun, penurunan tersebut masih relatif kecil lantaran porsi barang konsumsi terhadap total impor hanya 10 %. “Tapi kebijakan itu memang juga perlu dievaluasi lagi untuk mencari titik lemahnya,” ujarnya.
Adapun Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani memperkirakan pertumbuhan ekspor non-migas tetap positif. Walaupun tidak akan maksimal selama perang dagang Amerika Serikat dan Cina masih berlangsung.
Untuk itu, pemerintah semestinya memberikan dukungan agar bisnis dalam negeri dapat berkompetisi di level global. Sebab, perang dagang dapat membuat persaingan dagang menjadi lebih ketat.
(Baca: Defisit Neraca Dagang Berlanjut, Kurs Rupiah Melemah Jadi 14.100/US$)
Namun, ia menilai kebijakan pemerintah saat ini sudah baik karena ada efisiensi regulasi bagi pebisnis dalam negeri. Adapun biaya pengaturan yang dianggap paling membebani ialah pengembangan ekspor dan industri.
