Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur Kawasan Wisata Prioritas

Image title
16 Februari 2019, 09:22
Edsus Pariwisata_Danau Toba
ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Kawasan hunian untuk wisatawan yang berada di tepi Danau Toba, Pulau Samosir, Sumatera Utara, Selasa (4/4). Sejak 2016 Danau Toba dicanangkan sebagai salah satu dari 10 kawasan strategis pariwisata nasional yang menjadi prioritas Kementerian Pariwisata untuk dikembangkan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  siap melanjutkan pengembangan dan pembangunan infrastruktur empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau program 10 “Bali Baru”. Upaya ini dilakukan dalam rangka menggenjot jumlah wisatawan yang ditargetkan mencapai 20 juta tahun ini.

Empat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bali Baru itu diantaranya Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika Lombok (Nusa Tenggara Barat), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).  Kawasan ini dipilih sebagai prioritas karena potensi kunjungan wisatawannya yang besar. Sehingga pemerintah terus mendorong investasi di kawasan tersebut dan berharap seiring berkembangnya kawasan wisata, perekonomian wilayahnya juga akan meningkat.

Advertisement

(Baca: Gaet Devisa Rp 281 T, Ini Strategi Pemerintah Genjot Empat Bali Baru )

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono mengatakan  pihaknya akan melanjutkan pembangunan dan penataan sejumlah sarana dan fasilitas penunjang kawasan wisata. 

“Kita akan cakup semua sektor mulai dari pembangunan perumahan, bandara, jalan tol, penyediaan air bersih, hingga sanitasi,” kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono di Jakarta, Jumat (15/2).

Selain itu, pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah instansi seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB), dan Badan Meteorologi, Kriminologi, dan Geofisika (BMKG).

Tidak hanya itu, PUPR mencanangkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah secara terpadu. Dalam hal ini, fokus pada 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) yang mencakup 97 kawasan strategis. Namun untuk empat KSPN prioritas tersebut yang masih akan menjadi fokusnya saat ini berupa pembangunan fisik.

“Kita bangun infrastruktur di sana harus hati-hati agar proyek yang sedang dikerjakan tidak mengganggu masyarakat dari aspek pembangunan jalan, pelabuhan, dan sebagainya,” kata Hadi.

Dalam proses pembangunan fisik wilayah KSPN, kata Hadi, akan diserahkan kepada masing-masing kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Selanjutnya, pelaksanaan tupoksi dari masing-masing instansi akan diselaraskan lebih detail, mulai dari rancangan desain dan analisis lingkungan yang ada di wilayah tersebut.

(Baca: Genjot Sektor Pariwisata, Ini Usulan Kebijakan dari Ekonom & Pengusaha)

Halaman:
Reporter: Rizka Gusti Anggraini
Editor: Ekarina
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement