DBS: Jokowi Fokus Infrastruktur, Prabowo Usung Kebijakan Populis
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam Debat Capres putaran kedua menunjukkan fokus yang berbeda terkait tema debat di bidang energi, pangan, sumber daya alam, infrastruktur, dan lingkungan. Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing sedangkan Prabowo menawarkan kebijakan populis di bidang pangan dan energi.
Ekonom DBS Research Group Masyita Crystallin mengatakan, dalam pembahasan mengenai infrastruktur, Jokowi menekankan pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritasnya untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan konektivitas antarpulau. Prioritas lainnya adalah pembangunan teknologi informasi dengan jaringan Palapa Ring yang akan menghubungkan 17.504 pulau dengan internet berkecepatan tinggi.
Prabowo tidak menyebutkan rencana spesifiknya di bidang infrastruktur. Namun, ia menilai pembangunan infrastruktur harus melibatkan rakyat. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengkritik proyek-proyek infrastruktur yang tidak efisien, yang dianggapnya dibangun tanpa feasibility study dan tergesa-gesa.
DBS menilai, upaya pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur dan memperbaiki daya saing di dunia bisnis mulai menunjukkan hasilnya. Menurut laporan Ease of Doing Business 2019, peringkat Indonesia naik ke posisi 73 dari posisi 120 pada 2014. Indeks di sektor logistik juga membaik menjadi 3,15 pada 2018 dari 3,08 pada 2014.
"Pembangunan infrastruktur perlu waktu untuk berdampak penuh terhadap pembangunan ekonomi tetapi upaya-upaya untuk mendorongnya sangat layak dilakukan," kata Masyita dalam risetnya, Rabu (20/2).
Pembangunan infrastruktur di luar Jawa tidak hanya memperbaiki kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Hal tersebut juga memperbaiki konektivitas dan menciptakan kawasan urban atau industrial baru yang bisa menjadi titik-titik pertumbuhan baru.
Stabilitas Harga Pangan
Di bidang pangan, kedua kandidat ingin memastikan harga pangan yang terjangkau dan stabil. Prabowo menggunakan kebijakan nasionalis tanpa impor untuk mendukung para petani dan nelayan. Ia juga berjanji akan meneruskan subsidi pupuk bagi petani.
Di sisi lain, Jokowi mengatakan, untuk mendukung harga di tingkat petani, para petani harus memiliki akses langsung ke pasar termasuk melalui online market place. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebutkan akses terhadap pendanaan bagi petani melalui peer to peer lending.
Jokowi menilai kebijakan impor pangan dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi gagal panen atau kekeringan. DBS menyebut harga beras di Indonesia sempat meningkat signifikan pada 2014-2016 karena gagal panen yang dipicu kekeringan (El Nino).
Di sisi lain, kebijakan untuk melindungi petani dari beras impor seperti disampaikan Prabowo belum tentu berhasil. "Menurut studi Bank Dunia pada 2015, lebih dari 25% petani padi adalah konsumen bersih (net consumer) beras. Sedangkan lebih dari 65% petani lainnya juga konsumen bersih beras," kata Masyita.
