Tantangan Reformasi Kelautan

Katadata bekerjasama dengan KBR dan Hukumonline menggelar diskusi bertajuk "Tantangan Reformasi Kelautan" dalam rangka dua tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) di Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2016. 

Dalam diskusi yang menghadirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tersebut membahas sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberantas praktek penangkapan ikan secara ilegal alias illegal fishing di perairan Indoensia.

Tugas pemberantasan praktek illegal fishing tak selalu berjalan mulus, termasuk atas kapal-kapal asing. Beberapa pengusaha yang merasa dirugikan, misalnya, menolak kebijakan tersebut.

Sejumlah persoalan besar terungkap, diantaranya pemberantasanillegal fishing menjadi sulit karena tidak dibarengi kemauan politik dan dukungan kementerian lainnya. Sebab, praktek semacam ini justru dilakukan oleh pengusaha di dalam negeri.

“Ini tidak mudah. Saya punya kekhawatiran dengan pendekatan (sejumlah pihak). Mereka sudah memberikan justifikasi, memutar balik fakta,” kata Susi dalam diskusi tersebut.

(Baca: Banyak Tekanan, Susi Akui Tak Mudah Berantas Pencuri Ikan)

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif membenarkan bahwa intervensi di sektor perikanan memang mudah datang dari banyak pihak. Bahkan, KPK sudah memetakan beberapa titik rawan korupsinya. Praktik seperti itu bisa terjadi pada saat pemberian izin, penerbitan regulasi, sistem penataan dan monitoring, kelembagaan, serta perluasan dan penegakan hukum.

Sementara itu, ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Rimawan Pradiptyo mengatakan ada pola yang terstruktur dari perusahaan untuk mendapat kemudahan semacam ini. Pola itu dilihat dari nilai rata-rata dan median ukuran kapal yang markdown hampir sama. Jika aturan ini diperketat akan meningkatkan PNBP dari sektor perikanan.

(Baca: Susi Berantas Illegal Fishing, Penerimaan Sektor Perikanan Melejit)