Harga Gas Industri Murah Buat Penerimaan Negara Turun, Apa Kata KPK?
KPK menyatakan bahwa tidak semua kerugian negara akibat suatu kebijakan pemerintah masuk dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut menyikapi turunnya penerimaan negara imbas kebijakan harga gas industri US$ 6 per MMBtu (metric million British thermal unit).
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan belum mengkaji lebih lanjut kebijakan harga gas industri yang dinilai membuat penerimaan negara anjlok. Namun, rekomendasi KPK hanya diberikan untuk memperbaiki sistem yang berpotensi korup.
Sementara, ia meyakini, dalam pemberian harga gas industri ini pemerintah telah menghitung ulang dampaknya. "Jadi negara kehilangan penghasilan tapi industri bisa dapat gas murah. Biaya produksi jadi turun terutama untuk industri yang butuh gas banyak," kata Pahala kepada Katadata.co.id, Kamis (20/1).
Meskipun penerimaan negara berkurang, penetapan harga gas industri akan menciptakan multiplier effect yang jauh lebih besar. Hal tersebut sama halnya kebijakan penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) tahun lalu.
Negara kehilangan penerimaan, namun harga mobil jadi lebih murah. Sehingga membuat sebagian banyak orang terdorong untuk memesan mobil. Industri suku cadang pun jalan, dan tenaga kerja tidak dirumahkan.
"Jadi kalau negara rugi dan ada unsur melawan hukum kayak nabrak aturan yang ada gitu, sengaja pula. Nah ini masuk, tapi kalau kerugian negara saja padahal karena taat aturan gak bisa tuh," ujarnya.
Sebelumnya SKK Migas mengungkapkan penerimaan negara dari sektor migas turun US$ 1,2 miliar pada 2021, salah satunya imbas kebijakan tersebut. Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief S. Handoko mengatakan potensi penurunan penerimaan negara akibat kebijakan harga gas industri tahun ini akan lebih besar.
