Transaksi non-tunai dinilai dapat mengefisienkan biaya pengelolaan uang, serta mencegah terjadinya underground economy yang biasanya dilakukan secara tunai.

Bank Indonesia (BI) berencana mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengizinkan bank menarik biaya pengisian ulang (top up) kartu uang elektronik. Tujuannya agar perbankan lebih semangat menerbitkan kartu uang elektronik sehingga dapat mengurangi transaksi tunai oleh masyarakat.

(Baca: BI Izinkan Bank Memungut Biaya Isi Ulang Uang Elektronik)

Persoalannya, rencana BI tersebut berpotensi bertentangan dengan program masyarakat non-tunai (cashless society). Padahal BI menargetkan dengan transaksi non-tunai dapat menekan biaya pencetakan uang tunai, memudahkan penghitungan aktivitas ekonomi karena setiap transaksi tercatat otomatis, serta mencegah terjadinya underground economy yang biasanya dilakukan secara tunai. Di samping juga transaksi menjadi lebih praktis dan aman.

(Baca: BI-Kementerian PUPR Bangun Sistem Transaksi Elektronik Jalan Tol)

Perbankan menyambut rencana pengenaan biaya isi ulang ini. Alasannya, biaya operasional mereka tinggi yang terlihat dari rasio Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) yang mencapai 82,2 persen pada 2016. Namun, sebetulnya pertumbuhan pendapatan operasional non-bunga (fee based income) bank umum nasional terus meningkat. Pada 2016, fee based income yang diraup mencapai Rp 249,7 triliun atau tumbuh 18 persen dibanding 2015.

Artikel Terkait
Selama ini, kartu debit yang diterbitkan beberapa bank masih bisa diproses di mesin Elektronic Data Capture (EDC) tanpa Personal Identity Number (PIN).