Strategi Membesarkan Pertamina

KATADATA ? Pengesahan Undang-Undang Migas No 22 pada 2001 membawa konsekuensi besar. Kewenangan yang semula menumpuk di Pertamina kemudian dipisah dan disebar. Di satu sisi, ini bagus untuk mengurangi penumpukan kewenangan pada satu lembaga, tapi di sisi lain kita kehilangan sinergi yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan lebih besar, kepentingan nasional.

Tidak jarang terjadi, kehilangan sinergi antar instansi disertai dengan efek lain, seperti saling eker-ekeran antar satu instansi dengan lainnya. Ini menjadi tidak baik dan tidak sehat karena kepentingan lebih besar terganggu. Padahal, di sisi lain, tuntutan untuk membesarkan Pertamina sebagai National Oil Company juga tidak bisa diabaikan.

Lantas, bagaimana cara memperbesar Pertamina di tengah sinergi antar instansi yang belum cukup harmonis?

Yang pertama, menurut hemat saya, adalah menunjuk NOC untuk mengelola equity pemerintah di wilayah-wilayah kerja minyak dan gas bumi yang masa kontraknya telah habis. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka semua kontrak bagi hasil (PSC) yang telah habis masa berlakunya harus dikembalikan kepada pemerintah.

Sebagaimana diketahui, wilayah kerja migas yang sudah habis masa kontraknya secara umum kandungan P1 (proven reserves) sudah habis, tetapi masih memiliki P2 (probable reserves) dan P3 (possible reserves). Dengan upaya-upaya tertentu P2 dan P3 ini bisa menjadi P1. Hanya memang kita harus memahami benar hakekat dari P2 dan P3, sebab banyak pihak yang menganggap itu sama saja dengan P1. Padahal, P2 dan P3  unsur spekulatifnya masih tinggi, berbeda dengan P1 yang sudah pasti.

Upaya pengelolaan lanjutan atas cadangan P2 dan P3 tadi sudah selayaknyalah bila juga ?melibatkan? pemerintah, katakanlah melalui semacam penyertaan modal atau equity pemerintah. Sekarang, siapa yang akan mengelola equity pemerintah tersebut? Tidak mungkin SKK Migas, karena bukan pelaku industri hulu. Tentu yang kita harapkan adalah NOC, karena milik pemerintah. Bahwa NOC ini akan mengajak pihak ketiga untuk bersama mengelola wilayah kerja tersebut, itu persoalan lain. Di sini saya tidak bicara masalah operatorship, karena bisa saja operator tetap IOC. Tetapi yang jelas, harus ada equity pemerintah yang dipercayakan kepada NOC, yakni Pertamina.

Yang kedua, masalah monetisasi produksi minyak dan gas bumi bagian negara. Di sini, barangkali perlu ada kebijakan bahwa Pertamina diwajibkan untuk membeli minyak mentah bagian negara itu dengan perbedaan harga. Memang tidak mudah menetapkan harga beli oleh Pertamina, kecuali ada kebijakan khusus dalam hal harga jual minyak bagian negara ini yang transparan.

Ketiga, ini masalah sensitif untuk diutarakan, tetapi bukan berarti tabu untuk diperbincangkan. Tujuan saya adalah untuk kebaikan bersama, mengurangi ketegangan antara SKK Migas dengan Pertamina, yang memang memiliki sudut pandang berbeda. Apalagi Pertamina kehilangan kemampuan untuk mencari profit maksimal setelah kehilangan fungsi yang dipindahkan ke BP Migas.

Masalah sensitif yang dimaksud adalah soal prinsip high risk and high return. Selama ini, Pertamina tidak diizinkan memasuki atau mengambil risiko besar, terutama  kegiatan eksplorasi yang memang berisiko besar. Kemungkinan besar gagal, bahkan peluang gagalnya 70 persen sehingga kewenangan Pertamina untuk berbisnis berisiko tinggi sangat dibatasi. Untuk mengurangi risiko, bisa saja Pertamina mengakuisisi lapangan yang sudah berproduksi, namun hasilnya kurang maksimal.