Fiskal 2014, Lima Poin Krusial di Tahun Politik

KATADATA ? Pemerintah bersama DPR telah menyepakati Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 pada akhir Oktober 2014. Anggaran ini akan berlaku di saat bangsa Indonesia akan menghadapi tahun politik karena bersamaan dengan pemilihan umum 2014. Dari anggaran fiskal tersebut ada beberapa hal krusial yang perlu menjadi perhatian penting.

Pertama, target defisit anggaran. Pemerintah telah menargetkan defisit anggaran 2014 naik menjadi 1,7 persen produk domestik bruto (PDB) dari usulan semula 1,5 persen. Untuk menutupi defisit tersebut, target penerbitan obligasi negara bersih telah dinaikkan Rp 22 triliun ke Rp 205,1 triliun. Ini masih lebih rendah dari perkiraan tahun ini sekitar Rp 226 triliun. Kementerian Keuangan telah menerbitkan treasury bills berjangka 1 tahun lebih banyak dibandingkan tahun ini yang akan jatuh tempo pada 2014.

Kedua, sikap kehati-hatian. Sikap prudent dalam pengelolaan anggaran terlihat dari formula anggaran yang memungkinkan anggaran lebih tanggap terhadap tekanan. Anggaran memungkinkan pemerintah lebih antisipatif dan responsif ketika ada tekanan. Ini bisa dilakukan melalui penarikan pinjaman darurat, peningkatan penerbitan obligasi, memotong pengeluaran atau menggunakan saldo anggaran. Sejumlah opsi tersebut secara fleksibel bisa digunakan untuk menutupi kekurangan pendapatan. Kami melihat ini merupakan tindakan yang bijaksana mengingat sepanjang periode satu tahun ke depan, politisi parlemen akan sibuk dengan pemilihan umum.

Ketiga, subsidi bahan bakar minyak (BBM). Untuk mencegah lonjakan subsidi bahan bakar minyak, UU anggaran sudah mengamanatkan agar pemerintah menjalankan sistem distribusi tertutup BBM bersubsidi.  Sebenarnya, kebijakan ini lebih longgar dari usulan awal Menteri Keuangan yang mengalokasikan subsidi per liter dalam jumlah yang tetap untuk subsidi minyak. Namun, pemerintah tampaknya lebih cenderung memilih menghindari risiko terhadap kemungkinan memutuskan kebijakan soal harga BBM pada tahun pemilihan umum.

Sebuah sistem pemantauan kuota BBM subsidi saat ini sedang dibangun, namun mendistribusikan perangkat untuk memantau lebih dari 85 juta kendaraan bermotor akan sangat memakan waktu. Kami belum memiliki keyakinan apakah sistem pemantauan ini akan efektif tahun depan. Kami bahkan melihat kemungkinan risiko kelebihan subsidi tidak dapat dikesampingkan.

Keempat, tarif listrik. Kenaikan tarif listrik mutlak diterapkan pada 2014, meskipun kenaikan belum dinyatakan secara jelas. Rencana kenaikan tarif listrik tersebut terefleksi dari subsidi listrik tahun 2014 akan lebih rendah sekitar 28 persen dari anggaran subsidi listrik tahun ini. Namun besaran kenaikan tarif dan kategori pelanggan yang akan dinaikkan belum disepakati. Karena itu, kami belum memperkirakan dampak kenaikan tarif listrik terhadap perkiraan inflasi tahun depan.

Kelima, apakah anggaran ini cukup kredibel? Kami memperkirakan target defisit kemungkinan akan direvisi pada pertengahan tahun. Asumsi makro dalam RAPBN umumnya lebih realistis dibandingkan usulan awal. Tapi apakah RAPBN ini kredibel atau tidak masih terbuka untuk diperdebatkan.

Sebagai contoh, meskipun asumsi pertumbuhan PDB diturunkan dari 6,4 persen menjadi 6,0 persen, namun proyeksi pendapatan di APBN sebenarnya lebih tinggi dari yang diusulkan (karena perkiraan pendapatan sumber daya alam lebih tinggi). Risiko kekurangan pendapatan juga tidak dapat diabaikan mengingat target defisit juga dapat meningkat lebih tinggi pada pertengahan tahun dalam proses revisi anggaran.